UNGA 2026 di Depan Mata, Nata Sutisna Soroti Krisis Palestina dan Tantangan Diplomasi Dunia
Nata Sutisna/Foto Istimewa Harianterbit.id Jakarta — Menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA) ke-81 yang akan berlangsung pada 22–26 dan 28 September 2026 di New York, Amerika Serikat perhatian dunia kembali tertuju pada situasi Timur Tengah yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan konflik, ketegangan geopolitik, dan krisis kemanusiaan.
Pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua The Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia dan mahasiswa program International Peacebuilding di Hartford International University, Amerika Serikat, Nata Sutisna menilai bahwa Timur Tengah masih menjadi salah satu kawasan paling kompleks di dunia.
Kawasan yang menjadi tempat lahirnya berbagai peradaban besar dunia tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai konflik berkepanjangan.
Menurut Nata, persoalan Timur Tengah menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan global, mulai dari politik, keamanan, energi, ekonomi, hingga perebutan pengaruh antarnegara.
“Selama puluhan tahun, Timur Tengah menjadi arena persaingan berbagai kepentingan global. Banyak pihak datang dengan agenda politik, keamanan, ekonomi, dan pengaruh masing-masing. Namun, di tengah begitu banyak kepentingan yang bermain, persoalan utama masyarakat yang terdampak konflik justru semakin sulit diselesaikan. Alih-alih membawa stabilitas, dinamika tersebut membuat situasi di kawasan semakin kompleks,” ujar Nata.
Selain itu, Nata juga menyoroti pertemuan BRICS di New Delhi yang digelar pada 12–13 September 2026 lalu. Ia mengatakan bahwa forum itu menjadi salah satu gambaran bahwa stabilitas Timur Tengah masih menjadi perhatian komunitas internasional.
Pertemuan yang melibatkan berbagai negara, termasuk Indonesia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab, menghasilkan Deklarasi New Delhi yang menyerukan penahanan diri (maximum restraint), perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.
Namun, Nata menilai bahwa persoalan terbesar dunia bukan hanya menghasilkan deklarasi, tetapi bagaimana memastikan komitmen tersebut mampu membawa perubahan dan dampak nyata.
“Dunia sudah memiliki banyak forum, deklarasi, dan mekanisme diplomasi. Namun, ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya seberapa banyak dokumen yang dihasilkan, tetapi apakah masyarakat yang terdampak konflik benar-benar merasakan perubahan,” ujarnya.
Palestina dan Ujian Terbesar Dunia Internasional
Menurut Nata, Palestina merupakan potret paling nyata dari bagaimana persoalan kemanusiaan dapat terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik global.
“Palestina harus merdeka. Kemerdekaan bukan sekadar agenda politik, tetapi hak dasar sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup aman, dan memiliki masa depan yang bermartabat,” ujar Nata.
Menurutnya, selama puluhan tahun masyarakat Palestina berada dalam situasi yang tidak menentu. Berbagai resolusi internasional, konferensi perdamaian, dan inisiatif diplomasi telah dilakukan, tetapi realitas kehidupan masyarakat Palestina belum mengalami perubahan mendasar.
“Dunia sudah terlalu banyak berbicara tentang Palestina melalui forum internasional, deklarasi, dan perundingan. Namun, pertanyaannya adalah kapan semua itu benar-benar menghadirkan perubahan bagi masyarakat Palestina yang setiap hari menghadapi ketidakpastian. Ribuan warga sipil terbunuh akibat perang yang menyejarah adalah aib terbesar kemanusiaan kita di era modern ini,” katanya.
Nata menilai bahwa persoalan Palestina tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan keamanan antara dua pihak. Konflik tersebut memiliki dimensi sejarah, kemanusiaan, hukum internasional, dan politik global yang sangat kompleks.
“Palestina berada di tengah persimpangan antara hak sebuah bangsa untuk merdeka dan berbagai kepentingan global yang selama ini membentuk dinamika kawasan. Ada kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan persaingan pengaruh negara-negara besar,” ujar Nata.
Menurutnya, berbagai kepentingan tersebut sering kali membuat penyelesaian konflik menjadi semakin rumit.
“Alih-alih membawa penyelesaian, tarik-menarik kepentingan global justru sering membuat masyarakat sipil menjadi pihak yang paling lama menanggung penderitaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembicaraan tentang Palestina tidak boleh berhenti hanya pada Gaza.
“Palestina bukan hanya tentang satu wilayah atau satu periode konflik. Ada jutaan pengungsi Palestina yang selama puluhan tahun hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan hanya persoalan politik, tetapi persoalan kemanusiaan,” katanya.
Menurut Nata, tantangan terbesar komunitas internasional saat ini adalah memastikan bahwa diplomasi tidak berhenti sebagai simbol.
“Perdamaian tidak cukup hanya ditulis dalam deklarasi. Perdamaian harus hadir dalam kehidupan manusia yang selama ini menjadi korban konflik,” tutupnya.
UNGA dan Tantangan Diplomasi Global
Menjelang UNGA ke-81, Nata melihat forum PBB kembali menjadi ruang penting untuk membahas masa depan Timur Tengah.
Menurutnya, tema UNGA tahun ini, “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all, memiliki relevansi besar karena dunia sedang menghadapi persoalan kepercayaan terhadap kemampuan institusi internasional dalam menyelesaikan konflik.
Namun, persoalan Palestina menunjukkan bahwa diplomasi internasional masih menghadapi tantangan besar.
“Di satu sisi, dunia terus berbicara tentang perdamaian, dialog, dan solusi dua negara. Tetapi di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menghadapi penderitaan,” ujar Nata.
Menurutnya, diplomasi harus mampu bergerak lebih jauh dari sekadar pernyataan politik.
“Perdamaian tidak boleh berhenti pada meja perundingan. Perdamaian harus hadir dalam kehidupan masyarakat yang selama ini terdampak konflik,” katanya.
Konflik Kawasan yang Semakin Rumit
Selain Palestina, Nata menyoroti berbagai konflik lain di Timur Tengah yang menunjukkan semakin kompleksnya situasi kawasan.
Ia melihat ketegangan Iran dan Israel memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hubungan kedua negara.
“Ketika ketegangan terjadi antara Iran, Israel, dan kekuatan global lainnya, persoalannya tidak lagi hanya bersifat regional. Ada dampak terhadap keamanan kawasan, energi, perdagangan, dan stabilitas internasional,” ujar Nata.
Ia juga menyoroti situasi Lebanon yang memiliki perhatian khusus bagi Indonesia karena keberadaan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL).
Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam misi perdamaian menunjukkan bahwa menjaga stabilitas bukan hanya soal menghentikan konflik bersenjata.
“Perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya perang. Perdamaian juga berkaitan tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan dan memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal,” katanya.
Selain itu, Nata menyoroti konflik Yaman, terutama dinamika antara Arab Saudi dan Houthi yang berdampak terhadap keamanan Laut Merah dan jalur perdagangan internasional.
Menurutnya, konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan Timur Tengah memiliki dampak global.
“Ketika jalur perdagangan dan energi terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan. Negara lain seperti Indonesia juga dapat merasakan pengaruhnya,” ujar Nata.
Ia juga menyoroti konflik Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius komunitas internasional.
Indonesia dan Diplomasi Perdamaian
Nata menegaskan bahwa Timur Tengah bukan kawasan yang jauh dari kepentingan Indonesia. Stabilitas kawasan memiliki hubungan dengan energi, perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi global.
Menurutnya, Indonesia perlu melihat perubahan geopolitik dunia sebagai peluang untuk memperkuat posisi diplomasi.
“Indonesia harus tampil percaya diri dalam politik global. Kita tidak boleh hanya menjadi pengikut atau sekadar menjadi penonton dalam perubahan dunia. Indonesia memiliki modal sejarah, pengalaman diplomasi, dan nilai yang dapat ditawarkan kepada komunitas internasional,” ujar Nata.
Menurutnya, diplomasi Indonesia harus tetap aktif dengan mengedepankan kepentingan nasional sekaligus nilai perdamaian.
“Indonesia perlu terus mengusung diplomasi aktif. Bukan menjadi ekor dari kepentingan kekuatan besar, tetapi hadir sebagai negara yang mampu membangun jembatan, memperjuangkan dialog, dan menawarkan solusi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian dunia.
“Dunia membutuhkan negara-negara yang tidak hanya berbicara tentang kekuatan, tetapi juga tentang kemanusiaan. Indonesia harus mengambil peran tersebut,” ujar Nata.
Sebagai Ketua IDE Indonesia, Nata melihat generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya perdamaian.
“Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin sekaligus peacebuilder, yang mampu membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan. Karena pada akhirnya, perdamaian bukan hanya fokus pada mengakhiri konflik, tetapi bagaimana kita gotong-royong menciptakan masa depan yang lebih manusiawi,” tutupnya.
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
