Beranda » Arsip "Hukum"

Hukum

Dugaan Permainan Hukum, Notaris Terlibat Skenario PT Petro Energy Kuasai Saham PT Pada Idi

Rabu, 23 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id JAKARTA – PT Petro Energy, yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus rasuah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), diduga bekerja sama dengan notaris dalam skenario pengambilalihan saham perusahaan tambang batubara PT Pada Idi. Hal itu terungkap dalam Akta Penyelesaian Perjanjian Kewajiban Para Pemegang Saham PT Pada Idi yang dibuat oleh Notaris Edward Suharjo […]

Hukum

Dugaan Tipikor 7 Kepala Desa, JAN Banten Desak Kepolisian Lebak Buka Kejelasan Status Hukum

Senin, 21 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta– Pemanggilan tujuh kepala desa oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lebak terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, sejak dipanggil pada 15 April 2025 lalu, belum ada penjelasan […]

Hukum

Segera Tetapkan Tersangka, Kejati Sumsel Obrak Abrik Tujuh Kantor Dinas di Palembang Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde

Rabu, 16 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah melakukan penggeledahan sebanyak tujuh kantor dinas sejak Senin hingga Selasa (15/4/2025) kemarin. Kegiatan tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait mangkraknya pembangunan Pasar Cinde. Pada Selasa kemarin, Kejati Sumatera Selatan menggeledah sebanyak empat kantor dinas yang ada di Palembang. Adapun keempat kantor tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Palembang yang […]

Hukum

Dugaan Korupsi Pasar Cinde, Kantor PT MB Langsung Tutup Saat Digeruduk Kejati Sumsel

Rabu, 16 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel kembali berupaya menggeledah Kantor PT Mitra Bangun (MB) di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang, Rabu (16/4/2025) Meskipun urung dilakukan lantaran kondisi kantor yang sudah lama tutup dan tak beroperasi, namun tim penyidik tetap menyambangi kantor PT MB tersebut guna […]

Hukum

Gerak Cepat, Polres Lebak Periksa 7 Kepala Desa Terkait Dugaan Tipikor

Selasa, 15 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Polres Lebak membenarkan bahwa saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan pada program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI-red). Pernyataan tersebut dikatakan Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, Selasa (15/4/2025) “Masih dalam penyelidikan satreskrim. Dasar nya ada pengaduan,” kata Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki […]

Ketua Umum Karang Taruna Dukung Program Pemerintah

Hukum

Wasekjen Demokrat Minta MA Kebalikan Kepercayaan Publik Terkait Penegakan Hukum

Senin, 14 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dalam kasus putusan lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Hal tersebut mendapat sorotan dan perhatian serius dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto, Selasa (15/4/2025) Menurut Didik, Penangkapan Ketua PN Jaksel adalah langkah […]

Hukum

Debt Collector Rampas Kendaraan Karena Kredit Macet Bisa Dipidana

Jumat, 11 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa dengan alasan pembayaran menunggak, bisa dipidana. Menurutnya, siapa pun termasuk debt collector yang melakukan perampasan paksa terhadap kredit kendaraan macet merupakan sebuah tindak kejahatan, meski mereka memiliki surat kuasa. “Ya, mengambil barang orang lain secara paksa, […]

Hukum

Dugaan Pelanggaran Proyek Irigasi, Polisi Panggil Puluhan Kepala Desa di Lebak

Kamis, 10 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Lebak – Satreskrim Polres Lebak memanggil Kepala Desa Kadujajar Kecamatan Malingping. Pemanggilan tersebut diduga berakitan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan pada program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI-red) di Kabupaten Lebak. “Kepada Yth Kepala Desa Kadujajar di Kantor Desa Kadujajar Kecamatan Malingping yang di tandatangani langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lebak AKP […]

Harianterbit Jakarta - Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Telah Diajukan Sebagai Bentuk Penyesuaian Terhadap Dinamika Sosial, Teknologi, Dan Perkembangan Hukum. Namun Demikian, Terdapat Sejumlah Ketentuan Dalam Ruu Tersebut Yang Menimbulkan Potensi Pertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Uu Tni), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Ruu Ini Perlu Diuji Secara Mendalam Karena Menyangkut Prinsip Dasar Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Hak Asasi Manusia, Dan Tatanan Sistem Hukum Nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain Itu, Ditemukan Bahwa Dalam Ruu Ini Tidak Secara Eksplisit Diatur Mengenai Sumber Pembiayaan Polri Dari Apbn Sebagaimana Semestinya Ditegaskan Dalam Undang-Undang Kelembagaan Negara. Hal Ini Kontras Dengan Pengaturan Mengenai Kompolnas Yang Justru Secara Jelas Disebutkan Mendapatkan Anggaran Dari Apbn. Potensi Bahaya: Mengabaikan Prinsip Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Uud 1945, Yang Menyatakan Bahwa Semua Pengeluaran Negara Harus Ditetapkan Dalam Apbn. Berpotensi Membuka Celah Pendanaan Non-Apbn Yang Tidak Dapat Diawasi Oleh Dpr Maupun Bpk. Melemahkan Prinsip Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Belanja Aparat Penegak Hukum. Bertentangan Dengan Asas Negara Hukum Dan Prinsip Budgetary Control Oleh Parlemen. Menimbulkan Kekaburan Mengenai Legitimasi Operasional Dan Anggaran Institusi Kepolisian Yang Memiliki Kewenangan Represif. Dengan Tidak Disebutkannya Pengaturan Eksplisit Mengenai Anggaran Polri Dari Apbn, Maka Terdapat Risiko Serius Munculnya Sumber-Sumber Pembiayaan Alternatif Yang Tidak Akuntabel Serta Menimbulkan Konflik Kepentingan Atau Bahkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Korupsi Struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks And Balances Ruu Memberikan Kewenangan Luas Kepada Polri Dalam Bidang: Intelijen Keamanan (Intelkam) Termasuk Pengumpulan Informasi, Deteksi Dini, Pengawasan Aliran Dana, Penindakan Di Ruang Siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: Ruu Ini Berpotensi Menimbulkan Konsentrasi Kekuasaan Dalam Satu Institusi, Yaitu Polri. Ini Bertentangan Dengan Asas Checks And Balances Dalam Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.” Catatan Hukum, Tindakan Intelijen, Penyadapan, Dan Pemblokiran Ruang Siber Adalah Kewenangan Yang Secara Prinsip Harus Tunduk Pada Mekanisme Peradilan, Tidak Boleh Dilakukan Secara Bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri Ke Luar Negeri Dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. Ruu Memperluas Yurisdiksi Polri Hingga: Perwakilan Ri Di Luar Negeri, Kapal Dan Pesawat Berbendera Indonesia Di Wilayah Internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: Uud 1945 Tidak Memberi Mandat Eksplisit Kepada Polri Untuk Menjalankan Fungsi Di Luar Batas Teritorial Nasional. Hal Ini Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Lain, Serta Prinsip Non-Intervensi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 11 Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa Presiden Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian Dengan Persetujuan Dpr. 3. Dominasi Polri Atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 Dan Pasal 14 Ruu Menyebutkan Polri Memiliki: Kewenangan Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Penyidik Lain (Ppns, Penyidik Lembaga Khusus), Kewenangan Menerima, Menolak, Atau Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Lembaga Lain. Masalah Konstitusional: Ini Berpotensi Mereduksi Independensi Lembaga-Lembaga Negara Lain, Misalnya Kpk, Kejaksaan, Dan Lembaga Administrasi Sektoral Lainnya Termasuk Penyidik Tni Al. Bertentangan Dengan Semangat Pasal 24 Uud 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dari Intervensi Lembaga Lain, Serta Mengaburkan Pemisahan Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Yudikatif. 4. Usia Pensiun Dan Jabatan Polri: Celah Untuk Kepentingan Kekuasaan Ruu Memperpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang Empat Dan Pejabat Fungsional Hingga 65 Tahun Melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini Membuka Ruang Politisasi Jabatan Polri, Khususnya Jika Proses Perpanjangan Tidak Disertai Kontrol Lembaga Lain. Bertentangan Dengan Asas Meritokrasi Dan Sistem Rotasi Kepemimpinan Yang Sehat, Serta Tidak Sesuai Dengan Pasal 28D Ayat (3) Uud 1945 Tentang Hak Setiap Warga Negara Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan. 5. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Beberapa Kewenangan Dalam Ruu Berpotensi Melanggar: Hak Atas Privasi (Penyadapan, Pengawasan Dana), Hak Atas Informasi Dan Kebebasan Berekspresi (Pemutusan Akses Ruang Siber), Prinsip Due Process Of Law (Tindakan Cepat Tanpa Pengawasan Yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan Dengan Pasal 28G Dan 28I Uud 1945, Yang Menjamin: Perlindungan Atas Diri Pribadi Dan Informasi Pribadi, Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Sewenang-Wenang. Kesimpulan Ruu Perubahan Ketiga Atas Uu Polri Memuat Penguatan Kelembagaan Yang Penting. Namun, Dari Perspektif Konstitusional, Terdapat Sejumlah Pasal Yang: Berpotensi Melanggar Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Konstitusional, Melemahkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dan Independensi Kelembagaan, Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jika Tidak Dibarengi Mekanisme Pengawasan Yudisial Dan Legislatif Yang Ketat. Saran, Penataan Ulang Pasal-Pasal Yang Mengatur Wewenang Intelijen, Ruang Siber, Penyadapan Dan Pengawasan Lembaga Lain. Perlu Mekanisme Kontrol Oleh Dpr Dan Mahkamah Agung, Termasuk Melalui Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Yang Transparan Dan Akuntabel. Perlu Penambahan Pasal Yang Mengatur Bahwa Seluruh Kegiatan Polri Dibiayai Dari Apbn.

Polri

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

Kamis, 10 Apr 2025
0Komentar

Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB Harianterbit Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diajukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial, teknologi, dan perkembangan hukum. Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut yang menimbulkan potensi […]

Hukum

Kejagung Harus Telisik Diduga Ada Peran HR dan MRC Untuk Pengadaan Minyak Mentah Pertamina dengan BUMN Irak

Jumat, 4 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menyatakan Tim Pidsus Kejaksaan Agung harus juga menelisik kontrak kerjasama jangka panjang pengadaan minyak mentah antara perusahaan minyak Irak, State Organization for Marketing of Oil (SOMO) dengan Pertamina sebanyak 3 juta barel minyak mentah Basrah perbulan yang menurut informasinya masih berlangsung hingga […]

1 2 3 … 45 »

JAN Desak Kemenag Tanggung Jawab Soal Polemik Rekrutmen Petugas Haji Tidak Transparan

Kamis, 17 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Poses rekrutmen petugas haji tahun ini menuai polemik serius. Sejumlah dugaan pelanggaran administratif dan etika mencuat, memantik keresahan calon petugas haji serta publik luas. Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah serta Dirjen Bina Haji dan Umrah, untuk segera memberikan […]

Daerah

Pelaku Curanmor Keliaran Bebas, Polisi Polsek Kopo Dinilai Gagal Lindungi Rakyat

Sabtu, 19 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Tangisan warga Kampung Sebe, Kecamatan Kopo, kini tak terdengar lagi oleh telinga aparat penegak hukum. Sudah berkali-kali motor warga dicuri, laporan masuk, bukti diserahkan, bahkan rekaman CCTV telah diberikan—namun, Polsek Kopo hanya diam seperti patung tanpa nyawa, Sabtu (19/04/2025) Institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir rakyat justru tampak mandul, tak berdaya, dan […]

Daerah

MI Nursyamsi Kota Depok Rayakan Hari Kartini: Ketika Bilal Kecil Membawa Semangat Papua ke Tengah Kota

Senin, 21 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Depok – Di bawah langit pagi yang cerah, halaman MI Nursyamsi Kota Depok dipenuhi oleh gemuruh semangat anak-anak bangsa yang mengenakan aneka busana adat dari Sabang hingga Merauke. Perayaan Hari Kartini tahun ini bukan sekadar kegiatan tahunan tapi menjadi panggung nyata tempat semangat kebhinekaan dan nasionalisme ditanamkan sejak dini, Senin (21/04/2025). Beralamat di Jl. […]

Daerah

Tim 08 Prabowo Minta Masyarakat Kawal Kemenangan Ratu Zakiyah – Najib di PSU Kabupaten Serang

Sabtu, 19 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Serang – Tim 08 Prabowo Banten meminta relawan dan masyarakat mengawal kemenangan Ratu Zakiyah – Najib Hamas pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang. Hal tersebut dikatakan Koordinator Tim 08 Prabowo Banten Moh Jumri, Sabtu (19/4/2025) “Dari hasil penghitungan suara (real count) Pilkada Kabupaten Serang 2024 versi internal Tim Pemenangan Paslon 02, paslon […]

Internasional

PCINU Yordania – Aqua Dukung Misi Kemanusiaan Pemerintahan Indonesia Terkait Gaza

Minggu, 20 Apr 2025
0Komentar

Harianterbit.id Jakarta – Pemerintah tengah berencana mengevakuasi warga Gaza korban luka, korban trauma dan warga sipil rentan lainnya yang disetujui oleh pemerintah Palestina untuk mendapatkan perawatan sementara ke Indonesia sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan komitmen dukungan terhadap Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengungkap, untuk tahap awal rencanya Pemerintah akan mengevakusi sekitar 1000 warga Gaza. Komitmen […]

Hukum

Terpopuler

Harian Terbit - Menulis Sebuah Kebenaran