Dugaan Ketidaksesuaian Izin Kandang Ayam di Buyut Mekar Mencuat, BBP Desak Pemerintah Bertindak

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 14:23 11 Redaksi

    Harianterbit.id Lebak – Perizinan usaha peternakan ayam broiler di Kampung Buyut, Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan. Ketua DPC Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak, Dede Kodir, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perizinan usaha tersebut.

    Sorotan itu muncul setelah ditemukan sejumlah perbedaan dalam dokumen yang beredar di masyarakat, terutama terkait identitas pemilik usaha dan alamat lokasi peternakan.

    Dede mengungkapkan, terdapat dua dokumen yang menjadi perhatian. Pertama, surat keterangan dari Pemerintah Desa Buyut Mekar tertanggal 18 November 2026, yang menerangkan izin lingkungan usaha kandang ayam pedaging atas nama H. Diding bin Sar’an.

    Dalam surat tersebut, lokasi usaha tercatat berada di Kampung Buyut RT 002/RW 004, Desa Buyut Mekar. Dokumen itu juga dilengkapi daftar tanda tangan warga, RT, RW, kepala desa, serta stempel Kecamatan Maja.

    Sementara itu, dokumen kedua berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1811260015316 tercatat atas nama Dadi Mukti dengan klasifikasi kegiatan usaha peternakan ayam ras pedaging dan tingkat risiko menengah rendah.

    Namun, dalam lampiran NIB tersebut, alamat lokasi usaha justru tercantum di RT 001/RW 004. Perbedaan alamat dan identitas pemilik usaha inilah yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari instansi berwenang.

    “Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa nama dalam surat keterangan lingkungan tercantum H. Diding bin Sar’an, sedangkan dalam NIB atas nama Dadi Mukti? Begitu juga dengan alamatnya, dalam satu dokumen RT 002, sementara di dokumen lainnya RT 001. Ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari,” ujar Dede Kodir, Sabtu (21/11/2026).

    Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian antara identitas pelaku usaha, alamat kegiatan usaha, serta dokumen persyaratan lingkungan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dede juga mengingatkan bahwa surat keterangan dari pemerintah desa tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pengganti dokumen persetujuan atau pernyataan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai skala dan tingkat risiko kegiatan usaha.

    Ia meminta DLH Kabupaten Lebak memeriksa apakah kegiatan peternakan tersebut telah memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, baik berupa SPPL maupun UKL-UPL atau persetujuan lingkungan lainnya sesuai hasil penapisan dan ketentuan yang berlaku.

    “Jangan sampai NIB sudah terbit, tetapi persyaratan dasar lainnya belum dipenuhi. Pemerintah harus memastikan kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan gedung, serta dokumen lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan,” tegasnya.

    Selain persoalan administrasi perizinan, Dede turut menyoroti potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas peternakan ayam, terutama apabila lokasi kandang berada di sekitar permukiman warga.

    Menurutnya, pengelolaan limbah kotoran ayam, potensi bau tidak sedap, hingga berkembangnya lalat harus menjadi perhatian serius. Pengelola peternakan juga harus memenuhi kewajiban pengelolaan limbah sesuai ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

    “Kami tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat bau menyengat dan banyaknya lalat dari aktivitas peternakan. Karena itu, DLH, DPMPTSP, dan Satpol PP Kabupaten Lebak perlu turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan,” katanya.

    Dede meminta instansi terkait memastikan validitas NIB, kesesuaian alamat lokasi usaha, serta kelengkapan persetujuan lingkungan dan perizinan bangunan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, ia berharap pemerintah mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

    Hingga berita ini diterbitkan, pemilik usaha yang namanya tercantum dalam dokumen, yakni H. Diding bin Sar’an maupun Dadi Mukti, belum memberikan klarifikasi. Pemerintah Desa Buyut Mekar dan pihak Kecamatan Maja juga belum memberikan penjelasan mengenai perbedaan identitas dan alamat dalam dokumen tersebut.

    Penulis: Welly

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional