Tidak Ada Itikad Baik, Taman Safari Indonesia digugat
Red Harianterbit.id JAKARTA – Taman Safari Indonesia menghadapi ancaman gugatan hukum dari PT IDD COMM terkait kerja sama persiapan rangkaian kegiatan International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2026.
Melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum 2000, PT IDD COMM menyatakan akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri setelah menilai tidak ada iktikad baik dari pihak Taman Safari Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kuasa hukum PT IDD COMM, Jimmy Sam Sirait, S.H., mengatakan pihaknya telah melayangkan dua kali surat somasi kepada Taman Safari Indonesia, yakni pada 8 September 2026 dan 25 September 2026.
Namun, menurut pihaknya, upaya penyelesaian melalui somasi tersebut belum membuahkan hasil.
“Karena tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, Kantor Hukum 2000 sebagai kuasa hukum PT IDD COMM akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri,” demikian pernyataan Jimmy Sam Sirait.
Awal Persoalan Kerja Sama IAPVC 2026
Persoalan ini bermula dari pelibatan PT IDD COMM dalam persiapan rangkaian kegiatan IAPVC 2026, mulai dari peluncuran acara, roadshow, gathering, hingga awarding.
Dalam kerja sama tersebut, PT IDD COMM mengaku telah menerima persetujuan tertulis untuk mulai bekerja. Persetujuan itu mencakup proposal, berita acara, serta kesepakatan para pihak.
Berbekal kesepakatan tersebut, PT IDD COMM kemudian mengerahkan tenaga, biaya, dan sumber daya untuk mengembangkan berbagai kebutuhan program.
Pekerjaan yang dilakukan meliputi pengembangan konsep, strategi komunikasi, desain, visualisasi 3D, penyusunan rundown, perencanaan teknis, survei lokasi, hingga persiapan tim pelaksana.
Perusahaan tersebut juga mengaku telah menyiapkan alternatif tagline, identitas komunikasi, materi presentasi, serta mengoordinasikan tim sponsorship, tim KOL, tim internal, dan sejumlah pihak ketiga.
Jimmy menegaskan bahwa kliennya telah mengeluarkan berbagai biaya untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya disepakati.
“Klien kami sudah mengeluarkan berbagai biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Ada tenaga, waktu, dan sumber daya yang sudah dikerahkan berdasarkan kesepakatan kerja sama,” ungkapnya.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kejanggalan Proses Pitching
Dalam perkembangannya, PT IDD COMM mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pelaksanaan kerja sama IAPVC 2026.
Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan pitching ulang yang dinilai tidak berjalan secara transparan dan setara.
Menurut keterangan kuasa hukum, PT IDD COMM bahkan disebut hampir tidak diikutsertakan dalam proses pitching tersebut.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan penerapan ketentuan terhadap peserta pitching. Peserta yang tidak mengikuti briefing sebelumnya disebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan gugur.
Namun, menurut PT IDD COMM, ketentuan tersebut kemudian tidak diterapkan secara konsisten.
“Kami melihat adanya berbagai kejanggalan, mulai dari pelaksanaan pitching ulang, klien kami yang hampir tidak diikutsertakan, hingga penerapan persyaratan yang tidak konsisten. Ada dugaan rekayasa dan perlakuan yang tidak setara,” kata Jimmy.
Atas berbagai persoalan tersebut, PT IDD COMM menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil.
Tagline dan Karya Kreatif PT IDD COMM Diduga Tetap Digunakan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Kantor Hukum 2000 adalah penggunaan tagline dalam rangkaian IAPVC 2026.
Jimmy menjelaskan bahwa pengembangan tagline tersebut merupakan hasil karya PT IDD COMM yang kemudian disempurnakan melalui serangkaian diskusi bersama Taman Safari Indonesia.
Tagline itu merupakan bagian dari konsep, desain, deck presentasi, serta materi kreatif lain yang telah dikembangkan oleh PT IDD COMM.
Namun, pihaknya mempersoalkan bahwa hasil pengembangan kreatif tersebut diduga masih digunakan dalam publikasi maupun pelaksanaan IAPVC 2026.
“Tagline tersebut merupakan hasil pengembangan PT IDD COMM yang kemudian melalui proses diskusi dan penyempurnaan bersama. Itu satu kesatuan dengan konsep, desain, dan deck hasil karya klien kami. Sampai saat ini, materi tersebut masih digunakan dalam publikasi dan pelaksanaan IAPVC 2026,” jelas Jimmy.
Persoalan ini menjadi salah satu poin yang akan dibawa dalam gugatan, khususnya terkait penggunaan hasil pekerjaan dan karya kreatif yang diklaim telah dihasilkan melalui proses kerja PT IDD COMM.
Taman Safari Indonesia Akan Dibawa ke Meja Hijau
Kantor Hukum 2000 menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang.
Besaran dan rincian kerugian materiil maupun imateriil yang dialami PT IDD COMM akan diuraikan lebih lanjut dalam materi gugatan.
Jimmy mengatakan langkah hukum tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak kliennya, tetapi juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar menghormati kesepakatan dan hasil kerja pihak yang dilibatkan dalam sebuah proyek.
“Jangan sampai ada perusahaan yang dengan mudah mengabaikan keringat, tenaga, waktu, biaya, dan usaha pihak lain yang sudah bekerja berdasarkan kesepakatan. Profesionalisme dan penghormatan terhadap hasil kerja harus dijunjung tinggi,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini menjadi pelajaran agar praktik kerja sama bisnis dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.
“Langkah hukum ini juga menjadi peringatan agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan setelah mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk sebuah pekerjaan,” pungkas Jimmy.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dugaan pelanggaran dan penggunaan karya kreatif tersebut masih berasal dari pihak PT IDD COMM melalui kuasa hukumnya. Taman Safari Indonesia perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas tudingan tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum dan tanggapan para pihak. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
