Pengamat dan Praktisi Apresiasi Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Red Harianterbit.id Jakarta – Sejumlah pengamat hukum ketenagakerjaan dan praktisi hubungan industrial mengapresiasi langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam menyosialisasikan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Sosialisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, mengenai berbagai ketentuan baru dalam regulasi tersebut.
Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Johan Imanuel, menyampaikan apresiasinya atas langkah Kemnaker RI yang segera melakukan sosialisasi setelah UU Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan.
“Saya bersama rekan-rekan dari Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan turut menyaksikan sosialisasi melalui kanal YouTube. Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menyosialisasikan UU ini agar berbagai pertanyaan terkait PKWT, alih daya, hak istirahat panjang, cuti tahunan, hingga cuti bersama dapat terjawab,” ujar Johan, sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, Johan menyampaikan bahwa komunitasnya akan menindaklanjuti penjelasan Kemnaker RI, khususnya terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan UU tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan komunitas pemerhati ketenagakerjaan diperlukan agar peraturan pelaksana yang disusun nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan industrial.
“Kami akan menyampaikan permohonan audiensi untuk ikut memberikan masukan terhadap Peraturan Pemerintah yang nantinya menjadi peraturan pelaksanaan dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Johan menambahkan, dalam waktu dekat Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat resmi kepada Kemnaker RI untuk mengajukan audiensi sekaligus menyatakan kesiapan mengawal proses penerbitan PP tersebut.
Sementara itu, Founder DuniaHR, Yanuar Aditya, juga menyampaikan apresiasi atas diundangkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai penting, terutama mengenai Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal.
Menurut Yanuar, diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur ketentuan tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperjelas antara lain jenis program jaminan sosial yang diberikan, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta pelindungan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan non-digital.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan, apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Pengadilan Negeri, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.
Terkait ketentuan alih daya, Yanuar berharap PP sebagai peraturan turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat kembali mengatur mekanisme alih daya melalui skema pemborongan pekerjaan.
Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas terhadap praktik hubungan kerja alih daya dengan konsep pemborongan pekerjaan yang selama ini telah berlangsung sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Harapannya, UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik sektor formal maupun informal, tetapi pada saat yang sama tetap mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional,” ujar Yanuar.
Apresiasi juga disampaikan Founder DuniaHR lainnya, James Carlos Sinaga. Ia menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat sejumlah perubahan ketentuan sekaligus pengaturan baru yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan hubungan industrial.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mensyaratkan adanya kesepakatan bersama atau putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.
Menurut James, ketentuan tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
“Oleh karena itu, penting untuk segera diterbitkan peraturan pelaksana guna melengkapi UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah apakah mekanisme PHK tersebut wajib diberlakukan untuk seluruh jenis PHK atau hanya pada kondisi tertentu,” tutup James.
Dengan adanya sosialisasi dan rencana penyusunan peraturan pelaksana, para pengamat dan praktisi berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat diimplementasikan secara efektif. Kehadiran PP nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pelindungan pekerja, serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
