Gerak 08 Banten: Prabowo Jangan Tersandera Politik Koalisi, Pilih Wapres dari Kader Sendiri dan Evaluasi Menteri serta Direksi BUMN

Jakarta – Sekretaris Gerak 08 Banten, Aang Hermawan, meminta Presiden Prabowo Subianto tidak tersandera kepentingan politik partai koalisi dalam menentukan pengganti Wakil Presiden. Presiden harus leluasa memilih figur yang memiliki kesamaan visi, loyalitas, dan kemampuan memperkuat pemerintahan.

Menurut Aang, sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun harus difokuskan pada percepatan pembangunan dan pemenuhan janji kepada rakyat, bukan perebutan jabatan strategis.

Baca Juga

5 hari  lalu

SD Negeri Inpres Marlaga Jaya Nabire Gelar Rapat Pembentukan Komite Sekolah

19 Redaksi

“Tiga tahun ke depan bukan waktu untuk berebut kursi, tetapi bekerja menyelesaikan janji kepada rakyat. Presiden harus berani mengambil keputusan tanpa tekanan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Aang, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai kader internal Partai Gerindra layak diprioritaskan untuk mengisi posisi Wakil Presiden karena lebih memahami visi, arah perjuangan, dan kebijakan Presiden Prabowo.

Selain itu, Aang mendesak Presiden mengevaluasi menteri yang berkinerja buruk dan tidak serius menjalankan tugas. Jika tidak mampu bekerja maksimal, mereka harus diganti dengan kader yang kompeten. Evaluasi serupa juga perlu dilakukan terhadap direksi BUMN, dengan mengutamakan kader internal yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gerak 08 Banten Desak DPR dan MPR Tindak Lanjuti Putusan MA dan MK Terkait Persoalan Ijazah Gibran

35 Redaksi

“Jangan hanya sibuk berebut jabatan. Menteri yang tidak becus bekerja harus dicopot. Direksi BUMN juga harus dievaluasi. Utamakan kader sendiri yang kompeten dan terbukti mampu bekerja untuk kepentingan negara,” tegasnya.

Aang juga mengingatkan partai koalisi agar membuktikan kontribusi melalui kinerja nyata, bukan berlomba memperbesar pengaruh politik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil kerja, bukan sekadar pembagian kekuasaan.

Ia menegaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

“Presiden Prabowo harus berdiri tegak dan mengambil keputusan demi kepentingan negara dan rakyat. Jangan jadikan kursi Wakil Presiden sebagai komoditas tawar-menawar politik. Pemerintahan harus solid, kabinet harus bekerja, dan rakyat harus merasakan manfaatnya,” pungkas Aang.