Jelang Akhir Tahun, PKH dan Sembako Belum Cair, Warga Kilgakilwouw Menanti Kepastian

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 14:06 101 Redaksi

    Harianterbit.id Maluku – Memasuki November 2026, penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako untuk periode Juli–September 2026 di Negeri Administratif Kilgakilwouw, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), belum juga terealisasi.

    Belum disalurkannya bantuan tersebut membuat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertanya-tanya mengenai kepastian pencairan. Pasalnya, bantuan yang bersumber dari program perlindungan sosial pemerintah itu sangat diharapkan masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

    Kondisi ini menjadi perhatian, terlebih tahun anggaran 2026 semakin mendekati penghujung. Masyarakat penerima manfaat berharap pemerintah dan pihak penyalur segera memberikan penjelasan agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.

    Hal tersebut disampaikan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Negeri Administratif Kilgakilwouw, Fatarudin Rumbara, Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini penyaluran PKH dan Program Sembako untuk periode Juli–September 2026 melalui Kantor Pos belum terlaksana.

    Menurut Fatarudin, kondisi tersebut membuat masyarakat terus mempertanyakan kapan bantuan yang mereka nantikan dapat dicairkan. Sebagai operator SIKS-NG di tingkat desa, ia memahami bahwa kepastian informasi mengenai penyaluran bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat.

    “Kami memahami keresahan masyarakat yang sampai saat ini masih menunggu pencairan bantuan PKH dan Sembako untuk periode Juli sampai September 2026. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap Fatarudin, Selasa (17/11).

    Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai proses penyaluran, termasuk alasan mengapa bantuan tersebut belum diterima hingga memasuki November 2026.

    Menurutnya, jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan berbagai pertanyaan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala yang menyebabkan bantuan ini belum disalurkan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana perkembangan proses pencairannya dan kapan bantuan tersebut dapat diterima,” ujarnya.

    Fatarudin juga berharap Kantor Pos bersama instansi pemerintah yang membidangi penyaluran bantuan sosial segera melakukan koordinasi dan memberikan kepastian kepada para KPM.

    Ia menegaskan, masyarakat pada prinsipnya hanya mengharapkan hak bantuan sosial yang telah menjadi bagian dari program perlindungan pemerintah dapat diterima sesuai ketentuan.

    “Harapan kami, persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mendapatkan informasi yang pasti. Setidaknya ada penjelasan resmi sehingga masyarakat mengetahui perkembangan dan jadwal penyaluran bantuan tersebut,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, PKH dan Program Sembako merupakan program perlindungan sosial pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, ketepatan waktu penyaluran dan transparansi informasi menjadi hal penting agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Fatarudin berharap pemerintah melalui instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan proses penyaluran bansos periode Juli–September 2026 dapat ditindaklanjuti.

    Ia juga berharap aspirasi masyarakat Negeri Administratif Kilgakilwouw mendapat perhatian serius, sehingga para penerima manfaat memperoleh kejelasan mengenai bantuan yang hingga kini masih mereka nantikan.

    Hingga berita ini diterbitkan, penyebab belum terealisasinya penyaluran PKH dan Program Sembako tersebut maupun kepastian jadwal pencairannya masih belum diperoleh. Redaksi masih memerlukan konfirmasi dari pihak Kantor Pos dan instansi terkait guna mendapatkan penjelasan berimbang mengenai persoalan tersebut. (Dullah) 

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional