Jerat Ekonomi di Balik Perang: Bagaimana Menutup Celah Rekrutmen Tentara Bayaran di Akar Rumput?

waktu baca 4 menit
Senin, 16 Nov 2026 18:33 10 Redaksi

    Jakarta – Meningkatnya keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina sepanjang 2026 menjadi perhatian serius. Fenomena tersebut dinilai tidak lagi sekadar persoalan individual, tetapi berpotensi berkembang menjadi jaringan perekrutan terorganisasi yang menjangkau hingga tingkat daerah.

    Pengamat The Center for National Defense and Security Studies (CNDSS), Bagus Mangundiwiryo, S.IP., M.Han., menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penindakan hukum. Pemerintah juga perlu membenahi akar persoalan ekonomi dan struktural yang membuat masyarakat rentan terhadap tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri.

    Dalam sembilan bulan pertama 2026, ratusan WNI dilaporkan masuk ke zona konflik Rusia-Ukraina melalui jaringan perekrutan lintas negara. Terungkapnya dua jaringan perekrutan oleh Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Barat pada November 2026, serta ditemukannya lokasi penampungan dan pelatihan semi-militer tertutup di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, memperlihatkan adanya indikasi aktivitas perekrutan yang perlu diwaspadai.

    Menurut Bagus, penanganan persoalan ini memiliki dua kepentingan utama, yakni melindungi warga negara dari dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta mencegah melemahnya ketahanan ideologi dan nasionalisme akibat tekanan ekonomi, kepada wartawan
    16 November 2026.

    Data pemantauan konflik I Want to Live dan laporan diplomatik 2026 mencatat sedikitnya 292 WNI masuk dalam struktur militer Rusia. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan periode 2022-2025 yang tercatat kurang dari sepuluh orang. Sementara itu, keterlibatan WNI di pihak Ukraina dilaporkan masih dalam jumlah satuan.

    Hasil penyidikan mengungkap bahwa mayoritas rekrutan berasal dari kalangan sipil yang tergiur tawaran gaji sebesar USD 2.000-2.500 atau sekitar Rp32 juta hingga Rp40 juta per bulan. Mereka awalnya ditawari pekerjaan sebagai staf logistik atau petugas keamanan gudang.

    Namun, setelah tiba di negara tujuan melalui jalur transit, seperti Uni Emirat Arab, sejumlah rekrutan diduga mengalami penyitaan dokumen dan pengalihan kontrak secara paksa menjadi personel infanteri tempur hingga perang berakhir.

    Dalam pengungkapan kasus di Jakarta dan Pemalang, polisi menetapkan lebih dari 10 tersangka, termasuk pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan dan warga negara asing yang memfasilitasi perjalanan, pengurusan paspor, hingga pelatihan fisik dasar di lokasi tertutup untuk menghindari pengawasan aparat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Bagus Mangundiwiryo menilai keterlibatan warga sipil akibat tekanan ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk economic conscription atau wajib militer berbasis kemiskinan.

    Menurutnya, kesenjangan upah, lilitan utang, serta terbatasnya lapangan pekerjaan formal membuat tawaran penghasilan besar secara instan dari wilayah konflik terlihat menarik bagi kelompok usia produktif.

    “Pola penjaringan melalui ruang gema digital (echo chamber), manipulasi psikologis, hingga kamp pelatihan fisik tertutup seperti yang ditemukan di Pemalang memiliki kemiripan dengan pola rekrutmen jaringan terorisme pada era 2010-an. Jika dibiarkan, praktik komodifikasi loyalitas ini dapat menjadi ancaman laten bagi ketahanan ideologi bangsa. Pengabdian warga negara jangan sampai dibeli untuk kepentingan asing,” tegas Bagus.

    Dari sisi hukum, Bagus mengingatkan bahwa keterlibatan warga negara Indonesia dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden dapat berimplikasi pada hilangnya kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Namun, menurutnya, negara juga harus mampu membedakan warga negara yang secara sukarela bergabung dengan militer asing dan mereka yang menjadi korban penipuan, pemaksaan, atau perdagangan orang. Terhadap korban, perlindungan harus diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Untuk memutus mata rantai perekrutan tersebut, Bagus Mangundiwiryo merekomendasikan empat langkah strategis.

    Pertama, memperluas akses migrasi kerja resmi. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antarpemerintah atau government to government guna mempercepat penyaluran tenaga kerja terampil ke negara-negara yang aman. Skema pembiayaan nol rupiah (zero-cost migration) perlu diperluas, khususnya di daerah kantong pekerja migran, agar masyarakat tidak terjebak pada tawaran calo ilegal.

    Kedua, memperkuat deteksi dini di tingkat teritorial dan keimigrasian. Pengawasan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kesbangpol perlu ditingkatkan terhadap aktivitas perekrutan maupun pelatihan tertutup di daerah terpencil. Pengawasan keimigrasian terhadap pola perjalanan mencurigakan menuju negara transit yang berkaitan dengan wilayah konflik juga perlu diperkuat sesuai ketentuan hukum.

    Ketiga, meningkatkan patroli siber dan kontra-narasi. Pemerintah perlu menindak kanal media sosial yang terbukti mempromosikan lowongan pekerjaan keamanan luar negeri secara ilegal atau menyesatkan. Edukasi publik juga harus diperkuat dengan menyampaikan risiko nyata, termasuk ancaman kematian dan eksploitasi di medan perang.

    Keempat, membangun protokol rehabilitasi dan reintegrasi. WNI yang dipulangkan dari wilayah konflik perlu mendapatkan asesmen keamanan, pemulihan trauma psikologis, termasuk penanganan gangguan stres pascatrauma (PTSD) apabila diperlukan, serta pembinaan wawasan kebangsaan. Langkah ini penting agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan keterampilan militer di dalam negeri.

    Bagus menegaskan, persoalan perekrutan WNI untuk terlibat dalam konflik bersenjata asing harus ditangani secara menyeluruh. Penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pembukaan akses pekerjaan yang layak, pengawasan jaringan perekrutan, dan perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban.

    “Negara tidak boleh hanya hadir ketika warganya sudah berada di medan perang. Negara harus hadir sejak mereka mulai tergiur tawaran pekerjaan ilegal, terlilit persoalan ekonomi, dan menjadi sasaran jaringan perekrutan. Memutus rantai ini harus dimulai dari akar masalahnya,” pungkas Bagus.

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional