Rupiah Melemah Jelang Nataru, Marwan Jafar Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

waktu baca 3 menit
Jumat, 20 Nov 2026 10:26 6 Redaksi

    Jakarta  – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperburuk tekanan harga kebutuhan pokok sekaligus menggerus daya beli masyarakat.

    Marwan mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan dan harga sejumlah komoditas pangan menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

    “Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali,” tegas Marwan.

    Pelemahan rupiah masih berlanjut hingga Jumat (20/11/2026), dengan nilai tukar tercatat sebesar Rp18.266,17 per dolar AS. Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026.

    Marwan mengingatkan, meskipun inflasi umum masih relatif terkendali, tekanan pada komponen pangan bergejolak atau volatile food perlu mendapat perhatian serius.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,56 persen dan inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen. Adapun inflasi pangan bergejolak telah mencapai 5,81 persen secara tahunan.

    Menurut Marwan, angka inflasi umum belum sepenuhnya menggambarkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama ketika harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan tajam.

    “Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23 persen, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35 persen secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16 persen pada September,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.

    Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026 menunjukkan harga cabai merah keriting mencapai Rp100.350 per kilogram dan cabai rawit merah sebesar Rp106.250 per kilogram.

    Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menyampaikan tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengantisipasi tekanan ekonomi menjelang Nataru.

    Pertama, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi antardaerah. Pengawasan stok dan distribusi perlu diperkuat, sekaligus mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah praktik penimbunan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

    Kedua, pemerintah harus memastikan kenaikan BI-Rate tidak berdampak pada kenaikan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan,” ujarnya.

    Ketiga, pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar. Marwan yang pernah menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menegaskan, langkah intervensi harus dilakukan sejak dini, bukan menunggu harga kebutuhan pokok semakin tidak terkendali.

    “Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit,” pungkasnya.

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional