Demi Ikon Kebanggaan Banten, Ratusan Anggota BPPKB HDS Geruduk Kantor TNUK

waktu baca 4 menit
Kamis, 19 Nov 2026 22:42 91 Redaksi

    Harianterbit.id PANDEGLANG – Ratusan anggota organisasi masyarakat Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar Banten (BPPKB HDS) mendatangi Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), di Jalan Raya Labuan–Caringin, Kabupaten Pandeglang, Banten, kamis (19/11/2026).

    Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

    Massa aksi terdiri dari jajaran DPD, DPC, DPAC hingga seluruh ranting BPPKB HDS se-Kabupaten Pandeglang. Mereka menilai keberadaan Badak Cula Satu bukan sekadar persoalan konservasi satwa langka, melainkan juga menyangkut nilai historis, ekologis, serta identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang dan Provinsi Banten.

    Dalam penyampaian aspirasi tersebut, Sekretaris DPC BPPKB HDS Kabupaten Pandeglang, HDS Amir Kuncir, menegaskan penolakan organisasinya terhadap rencana relokasi Badak Cula Satu.

    “Kami dari organisasi BPPKB HDS dengan tegas menolak rencana pemindahan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Badak Cula Satu merupakan simbol kebanggaan Kabupaten Pandeglang, bahkan Provinsi Banten. Tidak ada alasan bagi kami untuk diam ketika menyangkut keberadaan simbol kebanggaan daerah kami,” tegas HDS Amir Kuncir.

    Ia berharap pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendengarkan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat sebelum mengambil keputusan terkait masa depan satwa yang dilindungi tersebut.

    Menurutnya, setiap kebijakan konservasi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang, mengutamakan keselamatan dan kelestarian satwa, serta memperhatikan keterlibatan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.

    Penolakan serupa disampaikan Jemmi, Ketua Pengawas BPPKB HDS DPAC Kabupaten Pandeglang. Ia menilai persoalan Badak Cula Satu tidak hanya berkaitan dengan keberadaan satwa langka, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan alam dan identitas daerah.

    “Aksi ini merupakan panggilan hati kami. Siapa pun yang akan mengobok-obok atau mengambil sesuatu yang menjadi kebanggaan masyarakat Pandeglang, tentu kami akan bersuara. Kami menolak apabila Badak Cula Satu dipindahkan tanpa adanya keterbukaan, penjelasan yang jelas, serta pertimbangan yang matang,” ujar Jemmi.

    Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai rencana relokasi tersebut, mulai dari alasan, tujuan, hingga hasil kajian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

    BPPKB HDS juga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog dengan masyarakat Pandeglang agar setiap kebijakan konservasi dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    Selain itu, organisasi tersebut mendorong agar setiap rencana pemindahan satwa dilindungi didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, dengan mempertimbangkan keselamatan satwa, kesesuaian habitat, serta keberlanjutan program konservasi.

    Sementara itu, perwakilan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Didik Sujianto, mengapresiasi kepedulian masyarakat, khususnya anggota BPPKB HDS, terhadap keberadaan Badak Cula Satu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

    Didik menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diteruskan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menjadi bahan penyampaian dan pertimbangan lebih lanjut.

    “Kami sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Badak Cula Satu di Taman Nasional Ujung Kulon. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ini akan kami teruskan kepada pimpinan pusat di Jakarta,” ungkap Didik Sujianto.

    Dalam dialog tersebut, Didik juga menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana relokasi Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

    Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan antara massa aksi dan perwakilan pengelola kawasan konservasi. Selanjutnya, aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan pusat untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

    Melalui aksi tersebut, BPPKB HDS berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan terkait, memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Pandeglang.

    BPPKB HDS berpandangan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan satwa langka dan kawasan konservasi harus dilakukan secara transparan, berdasarkan pertimbangan ilmiah, serta melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

    Di sisi lain, upaya perlindungan Badak Cula Satu diharapkan terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan habitat, pengamanan kawasan konservasi, serta pelaksanaan program perlindungan satwa secara berkelanjutan.

    Aksi penyampaian aspirasi di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat Pandeglang terhadap keberadaan salah satu satwa paling ikonik di Indonesia.

    Bagi BPPKB HDS, Badak Cula Satu bukan sekadar satwa langka yang hidup di kawasan konservasi, melainkan juga bagian dari kekayaan alam, sejarah, dan kebanggaan masyarakat Banten.

    Masyarakat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan mengenai masa depan Badak Cula Satu, dengan tetap mengutamakan kepentingan konservasi, keselamatan satwa, dan keberlanjutan habitatnya. (Red)

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional