Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., selaku Pakar sekaligus Advokat Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Harianterbit.id Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah menempuh proses pembahasan yang panjang selama kurang lebih 18 tahun, kehadiran UU Perampasan Aset ini kini dinantikan untuk memperkuat langkah negara mengambil kembali aset hasil tindak pidana, sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara dan masyarakat.
Menanggapi momen penting tersebut, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., Pakar Hukum Kelembagaan Antikorupsi sekaligus Advokat Anti-Kleptokrasi, menyambut baik langkah yang telah diambil DPR RI. Baginya, regulasi ini adalah instrumen hukum yang sudah lama ditunggu untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Saya menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset ini. Ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelaku. Selama ini, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya, tetapi juga harus memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara,” ujar Wildan.
Ia menyoroti persoalan klasik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: banyak pelaku korupsi yang sudah dihukum penjara, namun pemulihan kerugian keuangan negara belum sebanding dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Karena itu, UU Perampasan Aset hadir untuk memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
“Jangan sampai seseorang melakukan korupsi, kemudian menjalani hukuman pidana, tetapi kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tetap aman dan dinikmati. Prinsipnya sederhana, kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Negara harus memiliki kemampuan hukum yang kuat untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan,” tegasnya.
Wildan juga menyoroti rencana pembentukan dua badan baru, yaitu badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas independen. Menurutnya, kedua lembaga ini memiliki peran krusial agar pelaksanaan UU Perampasan Aset berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Badan pengelola harus mampu menjaga, merawat, memanfaatkan, hingga mengembalikan aset agar nilai ekonomisnya tidak menurun. Sementara badan pengawas independen berfungsi menjaga agar seluruh proses perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
“Pembentukan dua badan ini tentu menjadi prospek yang baik. Namun, jangan sampai hanya menjadi penambahan struktur kelembagaan. Badan pengelola harus benar-benar bekerja untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat dipertahankan nilainya dan dikembalikan kepada negara, sedangkan badan pengawas harus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam prosesnya,” jelas Wildan.
Ia juga mengingatkan agar semangat pemberantasan korupsi tidak menjadikan perampasan aset sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang kesewenang-wenangan. Perampasan aset harus didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan yang kuat. Kita membutuhkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga adil dalam melindungi hak setiap warga negara,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Wildan berharap pengesahan UU Perampasan Aset tidak berhenti menjadi capaian legislasi semata. Pemerintah perlu segera menyiapkan aturan pelaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum agar undang-undang ini dapat diterapkan secara nyata dan efektif.
Keberhasilan UU ini, kata Wildan, tidak boleh hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita. Yang paling penting adalah seberapa besar nilai aset yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara serta masyarakat.
“Harapan kita, UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen baru yang memberikan hasil nyata bagi keuangan negara. Jangan hanya banyak aset yang disita, tetapi harus dipastikan berapa besar nilai aset yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara. Sebab, esensi pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan apa yang menjadi hak negara dan masyarakat,” tutup Wildan Ansori Nasution.

