PAPEDA Summit Akan Dihadiri Ribuan Undangan dari Pusat dan Daerah
Rapat finalisasi pelaksanaan PAPEDA Summit berlangsung di Vega Prime Hotel membahas kesiapan panitia menghadirkan ribuan undangan. Harianterbit.id Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, panitia kegiatan, dan EcoNusa menggelar pertemuan untuk membahas persiapan akhir menjelang perhelatan Papua Sustainable Development (PAPEDA) Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 2–4 September 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel, Kamis (27/8/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta panitia mematangkan seluruh persiapan agar kegiatan berjalan sukses.
Gubernur juga meminta seluruh panitia memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang hadir.
“Panitia harus solid, bekerja bersama, terbuka dan transparan. Jangan ada kecurigaan di antara kita. Jaga hati dan jaga kekompakan,” pesan Elisa.
Orang nomor satu di Papua Barat Daya itu menegaskan, keterlibatan seluruh pihak dalam PAPEDA Summit bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian, perhatian, komitmen, dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan Papua Barat Daya.
Karena itu, Elisa mengajak seluruh panitia bekerja dengan tulus dan ikhlas. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan arena untuk memberikan kontribusi nyata bagi Tanah Papua dan generasi yang akan datang.
Ia juga mengingatkan panitia untuk mengecek kembali seluruh aspek teknis, terutama akomodasi, konsumsi, koordinasi, serta kesiapan pelayanan peserta yang dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan.
Elisa menambahkan, sebelum pelaksanaan kegiatan pada 2 September 2026 mendatang, perlu dilakukan pertemuan khusus antara pimpinan, tim, dan para mitra yang telah hadir. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan kesiapan akhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan PAPEDA Summit merupakan forum strategis untuk menyatukan persepsi sekaligus merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Kelly mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dipastikan hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka kegiatan.
Selain itu, sejumlah kementerian telah dihubungi dan diharapkan turut hadir, di antaranya Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri.
“Sejumlah pejabat seperti deputi dan direktur dari kementerian maupun lembaga terkait juga dijadwalkan menghadiri kegiatan,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong itu menyebutkan, peserta yang telah terdaftar saat ini kurang lebih 800 orang.
“Kami prediksi pada hari pertama pembukaan bisa mencapai 1.000 orang. Pada hari kedua dan seterusnya diperkirakan sekitar 500 peserta,” kata Kelly.
Kelly memastikan pembukaan PAPEDA Summit akan berlangsung di Gedung Lambert Jitmau. Sementara rangkaian kegiatan lainnya akan dilaksanakan di sejumlah hotel, dengan aktivitas utama dipusatkan di Vega Prime Hotel.
Ia menambahkan, sekitar 130 pembicara telah dikonfirmasi untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
“Isu yang akan dibahas meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, ekonomi biru, ekonomi hijau, karbon, hingga pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat adat,” jelasnya.
PAPEDA Summit akan mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang berkelanjutan.
Selain itu, tujuan utama PAPEDA Summit adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat Tanah Papua.
Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan Deklarasi Sorong tentang pembangunan berkelanjutan.
Kelly berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta masyarakat adat.
“Kami sangat berharap Kementerian Kehutanan hadir dan menyerahkan SK hutan adat sebagai bagian dari upaya memperkuat hak dan pemberdayaan masyarakat adat,” pungkasnya. (Jun)
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
