Ikut  Diperiksa  JAMPIDSUS,  Mitra  SPPG  Lebak  dan  Cibadak  Jadi  Saksi  Perkara  MBG

Harianterbit.id, Jakarta  – Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) terus berjalan menyeluruh.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melaksanakan pemeriksaan terhadap enam orang saksi guna mengungkap fakta‑fakta lapangan, alur pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan program periode tahun 2025–2026.

Baca Juga

2 hari  lalu

Utang ATK Belum Diselesaikan, Kuasa Hukum Daniel Silotonga Ultimatum Dukcapil PBD 1×24 Jam

163 Redaksi

Enam saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung dalam rantai pelaksanaan program: RSA (Mitra SPPG Kabupaten Lampung Timur), S (Mitra SPPG Ciputat), SDS (Karyawan Swasta), U (Mitra SPPG Kabupaten Lebak), MA (Pemasok/Suplier Ompreng), serta HD (Mitra SPPG Cibadak). Kehadiran dan pemeriksaan langsung terhadap mitra pelaksana dari wilayah‑wilayah ini menjadi bukti penyelidikan merambah hingga ke jaringan pelaksana di lapangan, tidak hanya berhenti di tingkat pusat.

Pemeriksaan keenam saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian, melengkapi berkas perkara, serta menelusuri secara utuh bagaimana proses pengadaan, pendistribusian, hingga pelaksanaan pemberian makanan bergizi gratis berjalan di berbagai wilayah.

“Pemeriksaan ini dilakukan guna memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Baca Juga

23 jam  lalu

Polemik TikTok ‘Abah 80’ Memanas, Wartawan dan LSM di Lebak Tempuh Jalur Hukum

15 Redaksi

Anang Supriatna juga menegaskan seluruh tahapan hukum yang dijalankan senantiasa mengutamakan standar tertinggi keadilan dan tata‑cara hukum yang berlaku:

“Seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati‑hatian dalam setiap langkah yang diambil.”

Hingga kini penyelidikan masih terus berjalan menyeluruh guna mengungkap fakta‑fakta lengkap, siapa bertanggung‑jawab, dan sejauh mana dampak serta kerugian yang mungkin terjadi.