Langgar Zonasi, Lembaga Adat Wardo Ultimatum 6 Kapal Penangkap di Perairan Warwarbomi

Harianterbit.id | Raja Ampat – Lembaga Adat Wardo secara tegas memberikan ultimatum kepada enam kapal penangkap ikan yang memasuki wilayah laut Distrik Warwarbomi karena diduga melanggar aturan zonasi penangkapan ikan (22/3/2026).

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan lokal yang merupakan bagian dari masyarakat adat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kodim 0601 Pandeglang Bagi-bagi Kebahagiaan Lewat Bazar Ramadan

34 Redaksi

Ketua Lembaga Adat Wardo, Noak Manggaprouw, S.Sos, menyampaikan bahwa aktivitas kapal-kapal tersebut dinilai tidak hanya melanggar batas zonasi, tetapi juga berpotensi menggunakan alat tangkap yang mengancam ekosistem laut.

“Kami berharap nelayan lokal sebagai masyarakat adat mendapatkan perlindungan dari praktik penangkapan ikan ilegal, maupun yang memiliki izin tetapi melanggar zonasi dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, wilayah tangkap nelayan tradisional merupakan ruang hidup yang telah dijaga secara turun-temurun. Karena itu, segala bentuk aktivitas yang merusak harus segera dihentikan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

DPRD Pastikan PSEL Kota Serang Siap, Dorong Solusi Sampah dan Serap Tenaga Kerja

33 Redaksi

Secara hukum, masyarakat adat memiliki dasar kuat dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut berdasarkan kearifan lokal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga mempertegas kedaulatan masyarakat adat atas wilayah kelola mereka, termasuk hak untuk mengontrol akses pihak luar terhadap sumber daya laut.

Lembaga Adat Wardo menegaskan bahwa nelayan tradisional memiliki wilayah tangkap yang harus dijaga keberlanjutannya demi masa depan generasi masyarakat lokal.

Mereka juga meminta perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini sebelum memicu konflik di lapangan.

“Kami berharap Pemerintah Daerah, dinas terkait, DPRD Kabupaten, hingga MRP segera merespons masalah ini agar hak-hak nelayan tradisional tetap terlindungi dan tidak terjadi konflik,” tambahnya.

Lembaga Adat Wardo menegaskan, jika peringatan ini tidak diindahkan, maka masyarakat adat akan mengambil langkah tegas sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. (Abdullah)