Yoseph Metodius Baru Soroti Dugaan Hibah Rp100 Miliar ke Golden Gate Sorong, Minta Aparat Bertindak

waktu baca 3 menit
Senin, 25 Mei 2026 14:51 6 Redaksi

    Harianterbit.id | Sorong – Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, Yoseph Metodius Baru, meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyaluran dana hibah sebesar Rp100 miliar kepada Golden Gate Sorong yang disebut bersumber dari APBD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023–2024. Pernyataan tersebut disampaikan Yoseph menyusul beredarnya video penjelasan di berbagai platform media sosial yang memicu perhatian publik.

    Menurut Yoseph, anggaran sebesar itu seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena bersumber dari uang rakyat, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menilai penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

    “Kalau benar ada dana hibah sebesar itu, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. APBD itu hak masyarakat dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Yoseph saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong, Senin (25/5/2026).

    Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan yayasan pendidikan yang telah lama berkontribusi di Tanah Papua, seperti YPK dan Yapis. Menurutnya, kedua yayasan tersebut telah banyak melahirkan sumber daya manusia Papua dan memiliki peran besar dalam dunia pendidikan.

    “YPK dan Yapis sudah puluhan tahun hadir di Papua Barat. Mereka telah meluluskan ratusan bahkan ribuan anak Papua yang kini bekerja di berbagai bidang. Seharusnya yayasan seperti itu juga mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

    Yoseph mempertanyakan alasan pemerintah daerah, khususnya pejabat terkait dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, yang dinilai lebih cenderung mengalokasikan dana dalam jumlah besar kepada Golden Gate Sorong. Ia menyebut kebijakan tersebut patut dipertanyakan oleh masyarakat.

    Menurutnya, di tengah masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, termasuk di sektor pendidikan dan pelayanan publik, pemerintah harus lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.

    Ia juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Polda Papua Barat Daya segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penyaluran dana hibah tersebut. Yoseph berharap aparat penegak hukum dapat memastikan apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah sesuai aturan atau tidak.

    “Saya meminta kejaksaan dan kepolisian segera menelusuri persoalan ini demi menyelamatkan anggaran daerah. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat Papua Barat Daya,” tegasnya.

    Selain itu, Yoseph mengaku akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Ia menilai keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk mengawal penggunaan APBD agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Ia menambahkan, pembangunan Papua harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Menurutnya, pejabat daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

    “Kalau mau bangun Papua, pejabat harus jujur dan terbuka kepada rakyat. Jangan sampai ada kebijakan yang menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” tutup Yoseph Metodius Baru. (Abdullah)

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional