Ulama Desak Pemkab Lebak Tegas Tangani Penyakit Masyarakat

Harianterbit.id | Lebak – Audiensi antara sejumlah ulama yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) Lebak bersama Brigade 313 dengan Pemerintah Kabupaten Lebak berlangsung dinamis, Senin (20/4/2026). Pertemuan yang digelar di ruang audiensi Pemkab Lebak itu dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak.

Dalam forum tersebut, para ulama menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terkait penanganan penyakit masyarakat (pekat) di wilayah Kabupaten Lebak. Ketua FPI Lebak, Kyai Rudi, bersama KH. Hikmatullah dan KH. Ade, menekankan pentingnya langkah tegas pemerintah dalam merespons laporan masyarakat.

Baca Juga

2 jam  lalu

Gaji Tertunda, Pendamping BA Merah Putih di Lebak Terhambat Jalankan Program Desa

11 Redaksi

Menurut mereka, masih terdapat kesan lambannya penanganan terhadap sejumlah persoalan sosial, termasuk dugaan praktik-praktik yang dinilai meresahkan masyarakat. Para ulama juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan peran masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga ketertiban sosial.

“Pemerintah diharapkan lebih responsif dan berani dalam mengambil tindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat,” ujar salah satu perwakilan ulama dalam audiensi tersebut.

Dalam pertemuan itu, terdapat sejumlah poin yang disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah daerah. Di antaranya, peningkatan sinergi antara pemerintah dan ulama, percepatan tindak lanjut laporan masyarakat, serta penegakan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Baca Juga

31 menit  lalu

Kwitansi Rp75 Juta Jadi Bahan Penelusuran Dugaan Ketidaksesuaian Anggaran Reses DPRD Lebak

10 Redaksi

Selain itu, aparat penegak peraturan daerah diminta lebih transparan dan tegas dalam menangani dugaan pelanggaran, termasuk jika terdapat oknum yang terlibat. Penanganan terhadap tempat-tempat yang diduga melanggar aturan juga diharapkan dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Isu sosial lain yang turut disoroti dalam audiensi tersebut adalah fenomena yang dinilai berpotensi mengganggu tatanan sosial masyarakat. Para ulama meminta adanya langkah pembinaan dan penanganan yang komprehensif dari pemerintah daerah.

Para peserta audiensi juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari masyarakat. Mereka berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius dan menjadi bahan evaluasi bersama.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban serta nilai-nilai sosial di Kabupaten Lebak.