Ilham Perman Soroti Pengujian Modul Pedoman Risiko dalam Raker Komisi VII DPR RI dan Kemenparekraf
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
Foto Anggota Komisi VII Ilham Perman dari Fraksi Golkar Jakarta 3 Juli 2025.
Harianterbit.id Jakarta — Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Anggota Komisi VII Ilham Perman dari Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat, menyampaikan masukan kritis terkait implementasi modul pedoman risiko yang disusun oleh Kemenparekraf.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, memaparkan program kementeriannya dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya terkait manajemen risiko dan keamanan, Jakarta 3 Juli 2025.
“Pak, yang tadi Bapak bilang ada 22 modul itu, namanya modul pedoman risiko-risiko, betul? Maksud saya, semua modul itu pedoman risiko-risiko, ya? Oke, ada 22 modul, saya mau tanya: modul itu sudah disusun, tapi apakah sudah diuji?” tanya Ilham Perman dalam forum tersebut.
Ia menegaskan pentingnya uji coba modul sebelum disosialisasikan secara luas, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan citra pariwisata Indonesia.
“Masalahnya, Bapak sudah buat modul, sudah disusun, tapi belum diuji. Harus cepat-cepat, Pak, diuji, disosialisasikan, agar tidak ada lagi hal yang tidak kita inginkan, yang pada akhirnya mencoreng nama baik pariwisata kita,” tegas Ilham.
Menanggapi hal tersebut, Hariyanto menjelaskan bahwa Kemenparekraf telah menyusun 22 modul, yang terdiri dari 12 modul terkait kebencanaan serta 10 modul yang berfokus pada aspek keamanan, keselamatan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan.
“Modul-modul itu kami sosialisasikan secara berkala dalam rapat koordinasi, untuk terus diingatkan dan diterapkan. Ini bagian dari ikhtiar kami, baik dari aspek koordinasi maupun regulasi. Kami juga terus berkoordinasi dengan Bappenas, terutama dalam hal kebijakan dan intervensi signifikan,” jelas Hariyanto.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya bersama antara DPR dan pemerintah untuk memperkuat kesiapan dan ketahanan sektor pariwisata nasional dalam menghadapi risiko dan tantangan ke depan.
- Penulis: Redaksi
