Gawat, Dugaan Pungutan Kelulusan di SMKN 1 Rangkasbitung Disorot

Harianterbit.id | Lebak – Dugaan pungutan biaya kelulusan mencuat di SMKN 1 Rangkasbitung. Sejumlah siswa kelas XII disebut diminta melunasi biaya sebesar Rp145.000 sebelum pelaksanaan ujian, dengan batas waktu pembayaran hingga Selasa, 14 April 2026.

Praktik ini dinilai memprihatinkan, mengingat sekolah negeri merupakan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik reguler, kinerja, maupun afirmasi. Dengan demikian, sekolah negeri pada prinsipnya tidak diperkenankan memungut biaya dari siswa atau orang tua/wali.

Baca Juga

6 hari  lalu

PKBM Nurul Iman Selenggarakan Tes Kemampuan Akademik Untuk Kesetaraan Paket B Kelas Akhir

28 Redaksi

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Pemuda Banten Reformasi (PBR) Kabupaten Lebak, Alex Simatupang, menyayangkan adanya dugaan pungutan di institusi pendidikan negeri.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekolah negeri dibiayai oleh anggaran pemerintah melalui APBD dan APBN, sehingga tidak dibenarkan melakukan pungutan.

“Merujuk pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, sekolah menengah negeri dilarang melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua/wali. Jika terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi tegas, termasuk terhadap kepala sekolah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Krisis Akses dan Keamanan, Pendidikan di Foug Terhenti Selama Setahun

36 Redaksi

Ia juga menambahkan, apabila terdapat pungutan yang sudah terlanjur dilakukan, maka dana tersebut wajib dikembalikan kepada siswa.

Selain itu, siswa yang belum melunasi biaya apa pun tidak boleh dilarang mengikuti ujian. Orang tua juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Dinas Pendidikan, Ombudsman, maupun kanal pengaduan pungutan liar.

Sementara itu, pihak sekolah melalui Humas Fatwa membantah adanya pungutan tersebut. Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa dan seluruh layanan pendidikan di sekolah tersebut bersifat gratis.

Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten, Gugun, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait aturan dan dugaan pungutan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirimkan telah terbaca, namun belum mendapat balasan.

Penulis: Welly