Dugaan Aliran Dana Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic Dipertanyakan, Warga Minta Diungkap Transparan

Pandeglang — Pemasangan tiang jaringan WiFi di Kampung Batur Jaya, Kampung Batur Lor, Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, menuai pertanyaan dari sejumlah warga. Pasalnya, pemasangan tiang tersebut diduga dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu kepada warga maupun pihak yang memiliki hak atas lahan.

Dari pantauan warga, pada tiang yang telah berdiri terlihat perangkat berwarna putih bertuliskan MyRepublic. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang melakukan pemasangan serta dasar perizinan penggunaan lahan.

Baca Juga

1 hari  lalu

26 Tahun Banten, GMNI Bongkar Sorotan Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur Pandeglang

10 Redaksi

Menurut salah seorang warga Batur Lor, Selasa (6/10/2026), hingga saat ini pihak perusahaan yang disebut terkait dengan pemasangan jaringan tersebut belum menemui warga untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pemasangan maupun mekanisme penggunaan lahan.

“Tiang tiba-tiba berdiri. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada kami. Jangankan membicarakan izin, pihak perusahaan juga belum datang menemui warga,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Warga juga mempertanyakan mekanisme kompensasi atau penggantian apabila pemasangan jaringan tersebut menggunakan lahan yang memiliki hak atas warga tertentu. Menurut mereka, persoalan penggunaan lahan untuk kepentingan usaha semestinya dibicarakan secara terbuka dengan pihak yang memiliki hak.

Baca Juga

1 hari  lalu

26 Tahun Banten, GMNI Bongkar Sorotan Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur Pandeglang

10 Redaksi

Situasi tersebut disebut beberapa kali menimbulkan ketegangan di lingkungan warga. Warga juga mempertanyakan mengapa penjelasan mengenai keberadaan tiang lebih banyak disampaikan oleh perangkat lingkungan seperti RT dan RW.

Menurut warga, RT dan RW bukan secara otomatis merupakan pemilik atas seluruh lahan yang berada di lingkungan tersebut. Karena itu, warga meminta kejelasan mengenai status lahan, dasar pemasangan, perizinan, serta siapa pihak yang memberikan persetujuan.

Selain persoalan pemasangan, warga juga mempertanyakan adanya dugaan aliran dana atau kompensasi kepada pihak tertentu terkait penggunaan lahan untuk pemasangan tiang tersebut.

Warga meminta apabila memang terdapat pembayaran atau kompensasi, mekanismenya dapat dijelaskan secara transparan, termasuk siapa penerima dan apa dasar pemberiannya.

“Kalau memang ada kompensasi, harus jelas diberikan kepada siapa dan atas dasar apa. Jangan sampai lahan warga digunakan untuk kepentingan usaha, tetapi kompensasinya justru diterima oleh pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut,” tegasnya.

Warga berharap pihak perusahaan segera turun ke lapangan dan menemui masyarakat untuk memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk mengenai dasar pemasangan tiang, perizinan, penggunaan lahan, serta mekanisme kompensasi jika memang ada.

Warga menegaskan, persoalan ini bukan semata soal berdirinya tiang, tetapi menyangkut transparansi, hak atas lahan, dan kejelasan pihak yang menerima manfaat dari penggunaan lahan tersebut.

Hingga berita ini disusun, pihak perusahaan yang disebut terkait dengan pemasangan jaringan tersebut belum memberikan penjelasan mengenai dasar pemasangan tiang, mekanisme penggunaan lahan, maupun dugaan kompensasi yang menjadi pertanyaan warga.