MRPBD Tetapkan Raja Ampat sebagai Lokus Strategis Fasilitasi Investasi

Harianterbit.id | RAJA AMPAT – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) secara resmi menetapkan Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu lokus utama dalam rangkaian kunjungan kerja strategis.Langkah ini diimplementasikan sebagai upaya konkret dalam memfasilitasi resolusi permasalahan perjanjian kerja sama investasi, dengan berbasis pada aspirasi substantif masyarakat adat, kaum perempuan, serta umat beragama, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung intensif ini berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi krusial yang akan didorong kepada Pemerintah Daerah sekaligus menjadi catatan strategis bagi internal lembaga.

Baca Juga

3 hari  lalu

PTUN Jayapura Kabulkan Gugatan Oscar Arfan Kardinal, Politeknik KP Sorong Terbukti Kuasai Lahan Milik Masyarakat

28 Redaksi

Ketua Pokja Adat MRPBD, Mesak Mambraku, menegaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persoalan struktural yang kompleks di lapangan.

“Isu-isu yang menjadi perhatian utama meliputi ambiguitas batas wilayah, belum optimalnya perlindungan hak ulayat, serta ketimpangan manfaat dalam skema kemitraan investasi yang berjalan selama ini,” ujar Mesak.

Tujuan fundamental dari kegiatan ini adalah untuk memperkokoh posisi tawar masyarakat, mensinergikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus, serta mencegah potensi kegaduhan sosial di masa mendatang.

Baca Juga

6 hari  lalu

LBH Bogor Buka Posko Pengaduan Konsumen Vivo Mall Sentul

171 Redaksi

Menurutnya, proses penyelesaian masalah dijalankan melalui mekanisme dialogus konstruktif dan diskusi mendalam yang melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan. Pendekatan musyawarah untuk mufakat dipilih sebagai jalan tengah yang demokratis.

“Selama ini, partisipasi masyarakat seringkali belum terakomodasi secara optimal sejak tahap awal negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional mereka kurang terlindungi. Oleh karena itu,MRPBD hadir untuk menjembatani dan memastikan adanya keseimbangan harmonis antara kepentingan investasi dan perlindungan hak asasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mesak menekankan bahwa dialog lintas sektor ini merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan meresolusi persoalan secara komprehensif dan sistemik.

Diharapkan, melalui upaya kolektif ini dapat terwujud iklim investasi yang modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berjalan dengan tetap menghormati kearifan lokal serta nilai-nilai luhur budaya Orang Asli Papua. (Abdullah)