Status Relawan MBG, KP‑MBG: Jangan Jadi Tameng Hindari Kewajiban Hukum

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 15:55 37 Redaksi

    Harianterbit.id Jakarta — Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP‑MBG) resmi mengadukan kasus kecelakaan kerja yang menimpa Sri Rahayu Adiningsih, pekerja perempuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Langkat, Sumatera Utara, kepada Komnas Perempuan.

    KP‑MBG mendesak Komnas Perempuan untuk mendorong pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memikul tanggung jawab penuh atas lemahnya perlindungan tenaga kerja dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka juga menuntut agar kasus Sri Rahayu segera dituntaskan sehingga korban mendapatkan keadilan dan pemulihan kesehatan, karena saat ini Sri Rahayu masih menjalani perawatan jalan.

    Sri Rahayu mengalami kecelakaan kerja saat menuju tempat tugasnya pada 11 Maret 2026. Ironisnya, ia tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga keluarganya harus menanggung sendiri total biaya pengobatan yang sudah melampaui Rp1 miliar.

    Perwakilan Tim Advokasi KP‑MBG, Maruli, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengejar target program, tetapi mengabaikan keselamatan dan hak para pekerjanya. Pekerja SPPG menjalankan tugas nyata, mulai dari memasak, menyiapkan, hingga mendistribusikan makanan, namun kerap dilabeli sebagai “relawan” tanpa kepastian hubungan kerja dan jaminan sosial yang memadai.

    “Ini program negara. Negara jangan menjadi pelanggar aturan dalam menjalankan programnya sendiri. Orang bekerja untuk menjalankan program negara, tetapi ketika terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,” tegas Maruli.

    Koordinator KP‑MBG, Ahmad Ismail, kemudian menambahkan bahwa Komnas Perempuan perlu mengeluarkan sikap kelembagaan yang tegas terhadap praktik pemberian status relawan serta kerentanan yang dialami pekerja perempuan dalam program MBG. Kasus Sri Rahayu harus menjadi pintu masuk evaluasi ketenagakerjaan secara menyeluruh, bukan sekadar selesai sebagai pengaduan perorangan.

    “Kami ingin mengetahui kertas posisi Komnas Perempuan. Apa sikap Komnas terhadap penggunaan istilah relawan, ketidakpastian status pekerja, dan pengabaian hak perempuan dalam program MBG?” ujar Ahmad Ismail.

    Kakak korban, Rama, menyerahkan dokumen kronologi kasus dan menceritakan bahwa keluarganya baru mengetahui Sri Rahayu tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan setelah kecelakaan terjadi. Meski Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota Penetapan yang mengakui peristiwa itu sebagai kecelakaan kerja, pemenuhan hak korban masih menemui jalan buntu. Keluarga menolak tawaran santunan dari yayasan sebesar Rp5 juta dan tali asih dari ketua yayasan sebesar Rp30 juta, karena dinilai tidak sepadan dengan kewajiban pemulihan yang seharusnya diterima Sri Rahayu.

    KP‑MBG juga melampirkan rekomendasi Komnas HAM tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kemnaker dan BGN. Rekomendasi tersebut menuntut kejelasan status pekerja, pemeriksaan ketenagakerjaan, pemenuhan jaminan sosial, serta jaminan keberlanjutan perawatan bagi Sri Rahayu.

    Tindak Lanjut Komnas Perempuan

    Menanggapi aduan ini, perwakilan Komnas Perempuan, Irwan, menyatakan pihaknya telah memantau berbagai persoalan pelaksanaan MBG, termasuk dampaknya terhadap pekerja perempuan. Komnas Perempuan juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN dan Kemnaker untuk mengkaji ketepatan penggunaan istilah relawan bagi orang-orang yang bekerja mengikuti arahan dan kebutuhan program pemerintah.

    Sementara itu, Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Sundari, memastikan Unit Penerimaan Pengaduan akan segera menyusun kronologi resmi berdasarkan dokumen yang diserahkan KP‑MBG.

    Komnas Perempuan merencanakan sejumlah langkah konkret:

    1. Mengirim surat klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional terkait pengawasan dan perlindungan pekerja MBG
    ​
    2. Mengirim surat klarifikasi kepada Penyidik Dittipidter dengan tembusan Kabareskrim Polri guna menanyakan perkembangan penanganan perkara Sri Rahayu Adiningsih
    ​
    3. Berkoordinasi dengan UPTD terkait untuk memfasilitasi layanan pemulihan psikologis bagi Sri Rahayu
    ​
    4. Membuka opsi komunikasi dengan DPR RI hingga melapor langsung kepada Presiden apabila pihak terkait tidak menunjukkan tindak lanjut yang memadai

    Tuntutan KP‑MBG

    KP‑MBG menuntut BGN untuk menjelaskan fungsi pengawasannya terhadap yayasan dan SPPG, termasuk alasan mengapa para pekerja tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. KP‑MBG juga mendesak Kemnaker mengawal implementasi Nota Penetapan agar hak-hak korban segera dipenuhi.

    Bagi KP‑MBG, status relawan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum terhadap warga negara yang bekerja menjalankan program pemerintah. Pemerintah dan BGN tidak boleh cuci tangan.

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional