Sekber Program Bangkit Diperkuat, Pemprov Papua Tengah Dorong Satu Data dan Kerja Terintegrasi
Pemprov Papua Tengah Harianterbit.id NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG.(K), MH.Kes, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi dan Kabupaten Program Bangkit Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).
Dalam sambutannya, Silwanus mengatakan Program Bangkit, yang merupakan singkatan dari Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh, memiliki arti penting dalam pembangunan di Papua Tengah.
Menurutnya, Program Bangkit tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan pemerintahan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan oleh keluarga serta masyarakat.
Ia menekankan, pencapaian tujuan Program Bangkit membutuhkan kerja pemerintah yang terkoordinasi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kampung. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena sasaran pelayanan yang diberikan pada akhirnya merupakan masyarakat yang sama.
“Baperida tidak dapat bekerja sendiri, Dinas Sosial tidak dapat bekerja sendiri, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta OPD lainnya juga tidak dapat bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Karena itu, kata Silwanus, seluruh OPD perlu meninggalkan pola kerja berdasarkan data dan sasaran masing-masing. Sinkronisasi data antara OPD tingkat provinsi dan kabupaten menjadi hal penting agar program yang dilaksanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Silwanus menegaskan, Program Bangkit harus menjadi kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan tujuan serta sasaran yang jelas. Untuk itu, diperlukan data yang dapat disinkronkan sehingga seluruh OPD memiliki dasar yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program.
Ia juga menyampaikan arahan Gubernur Papua Tengah agar kelembagaan Sekber Provinsi dan Kabupaten diperkuat. Selain kelembagaan, mekanisme koordinasi, pelaksanaan, serta monitoring Program Bangkit juga harus dibuat secara jelas dan terukur.
“Validasi data penerima manfaat harus dilakukan secara serius. Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran program dapat menerima manfaat secara tepat,” ujarnya.
Pada tahap awal pelaksanaan, empat kabupaten akan menjadi sasaran untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan tantangan yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan program sebelum diperluas ke delapan kabupaten lainnya pada tahun berikutnya.
Silwanus meminta seluruh OPD provinsi dan kabupaten membangun koordinasi yang kuat agar tersedia satu data yang dapat menjadi rujukan bersama. Dengan data yang kuat dari tingkat kabupaten hingga kampung, pelaksanaan Program Bangkit diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk menghilangkan ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mari kita melayani masyarakat. Program Bangkit merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kita harus benar-benar memiliki data yang kuat dari kabupaten sampai ke kampung-kampung,” katanya.
Melalui penguatan Sekber dan kerja terintegrasi antar-OPD, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kebutuhan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan hingga budaya.
Workshop tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komitmen bersama agar Program Bangkit benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Tengah. (Abdullah)
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
