HARIANTERBIT.ID LEBAK – Pilkades Serentak Kabupaten Lebak 2021 sudah mulai dilaksanakan tahapannya, diantaranya pembentukan panitia Pilkades dan pendaftaran calon Kades. Namun Aktivis Lebak Selatan (Baksel), mengkritisi kebijakan terkait masa cuti calon Kades dari Petahana.
Hida Nurhidayat, aktivis Baksel mengkritisi kebijakan masa cuti Kades Petahana yang dimulai pada saat ditetapkan sebagai calon.
“Seharusnya cuti Kades Petahana dimulai pada saat tahapan Pilkades dimulai, kalau cuti dimulai semenjak ditetapkan sebagai calon, banyak tahapan sebelumnya calon Kades Petahana masih menjabat sebagai Kades, hal ini sangat riskan karena Petahana masih punya pengaruh dan kekuasaan,” ujarnya, Jumat (02/07/21).
Menurutnya, saat panitia pilkades sudah terbentuk, kemudian panitia pilkades membentuk tim coklit yang biasanya diambil juga dari para ketua RT, tetapi satu hal, Kades sebagai Petahana belum di PLh-kan.
“Bukankah Kepala Desa saat ini masih punya ruang untuk mengatur panitia pilkades juga para RT, sekalipun sudah ada Perbup. Bukankah tidak menutup kemungkinan juga beberapa panitia dan para RT melakukan rapat-rapat dengan Kades sang incumbent, yang padahal dibutuhkan dan diharapkan sekali oleh masyarakat soal netralitasnya?,” tuturnya.
Hida mengkhawatirkan, masih adanya pengaruh dan kekuasaan yang menguntungkan bagi Kades Petahana.
“Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi calon Kades Petahana, dirinya masih mempunyai pengaruh dan kekuasaan sebagai Kades. Kedua, demokrasi dan netralitas akan sangat berpengaruh, terutama terhadap pemerintahan desa, lembaga desa, RTRW, panitia dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Terpisah, Kadis DPMD Kabupaten Lebak saat dikonfirmasi melalui WhatsApp messenger, untuk diminta tanggapannya, tidak membalas pesan.
(Cex)
