Dinas PU Sorong Fokus Benahi Jalan Sorong–Seget, Tunggu Serah Terima dari Perusahaan

waktu baca 2 menit
Kamis, 2 Jul 2026 17:51 8 Redaksi

    Harianterbit.id | SORONG – Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sorong tetap memprioritaskan pembangunan jaringan jalan di 30 distrik.

    Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Frans Howay, Rabu (1/7/2026).

    Frans mengatakan, pembangunan jaringan jalan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarkampung sekaligus mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat.

    Menurutnya, pemerataan infrastruktur jalan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir.

    “Meski kondisi keuangan daerah terbatas, Dinas PU tetap memaksimalkan penanganan jalan di Kabupaten Sorong dengan menyesuaikan kemampuan anggaran,” ujarnya.

    Selain itu, Dinas PU juga memfokuskan perhatian pada peningkatan ruas Jalan Sorong–Seget yang dinilai menjadi salah satu jalur strategis.

    “Kami tetap fokus pada seluruh distrik, terutama di sejumlah titik rawan. Namun, perhatian utama saat ini adalah ruas Jalan Sorong–Seget,” katanya.

    Frans menjelaskan, penanganan ruas jalan tersebut masih terkendala karena statusnya masih merupakan jalan milik perusahaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sorong tengah melakukan koordinasi untuk membangun kolaborasi dalam proses penanganannya.

    “Setelah proses serah terima selesai, Dinas PU dapat melakukan peningkatan jalan, baik melalui pembangunan jalan beton maupun pengaspalan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, saat ini Dinas PU berperan sebagai pengawas terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat dalam penanganan ruas Jalan Sorong–Seget.

    Perusahaan yang diawasi antara lain Pertamina B7, Pertamina RU VII, Pertamina IP, Petrogas, serta beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit.

    Frans menyebut panjang ruas Jalan Sorong–Seget mencapai sekitar 25 hingga 30 kilometer, membentang dari kawasan Polsek Katapop, Pos 17 hingga Pos KMT.

    “Karena ruas tersebut masih berstatus jalan perusahaan, kewenangannya masih menunggu proses serah terima,” ujarnya.

    Frans berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan efisiensi anggaran di Papua Barat Daya sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah terluar, dapat berjalan lebih optimal.

    Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, pemerintah distrik, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan titik-titik rawan serta mewujudkan pemerataan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sorong. (Jun)

    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional