Diduga Tak Berani Periksa Laporan Aduan Kasus Website Desa, Mahasiswa Bakal Demo Ke KPK

Harianterbit.id Banten – Kasus dugaan korupsi dan mark-up pengadaan website desa di Kabupaten Serang kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, Polda Banten diduga belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti Surat Audiensi terkait penanganan laporan pengaduan (LAPDU) mengenai dugaan Mark-up Proyek Website Desa sejak beberapa waktu lalu.

Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Sosial (GEMPAS) Serang Raya, Abdur Rosyid, menilai bahwa Polda Banten terkesan lamban dan tidak transparan dalam menangani kasus tersebut.

Padahal, Kata Abdur, laporan yang disampaikan telah dilengkapi dengan data pendukung, dokumen kontrak, dan indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan website desa yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Wahana Semesta Multimedia.

“Sudah berbulan-bulan sejak kami melaporkan dugaan mark-up dan penyimpangan anggaran website desa ini. Tapi hingga kini tidak ada tanda-tanda pemeriksaan yang serius. Kami menduga ada tekanan politik atau intervensi kekuasaan yang membuat aparat enggan memproses kasus ini,” tegas Abdur dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Dalam catatan GEMPAS, proyek website desa tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, Hendra Irawan Sekretaris Umum GEMPAS menambahkan muncul indikasi bahwa beberapa desa tidak mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut.

“Ada dugaan adanya monopoli vendor serta gratifikasi dalam proses penunjukan rekanan.” ujar Hendra

Kekecewaan terhadap kinerja aparat daerah membuat mahasiswa berencana untuk menggelar aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk dorongan moral agar lembaga antirusuah turun tangan dan membuka penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan website desa di Kabupaten Serang.

“Jika Polda Banten tidak berani menyentuh aktor-aktor besar di balik proyek ini, kami akan bawa persoalan ini ke KPK. Negara tidak boleh kalah oleh permainan elit daerah,” tambah Hendra Irawan.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dipertaruhkan

Kasus website desa ini menjadi gambaran nyata rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah dan lemahnya fungsi pengawasan. Mahasiswa menilai bahwa jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin merosot.

GEMPAS menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus konsisten mengawal kasus ini hingga tuntas, karena korupsi dalam sektor pelayanan publik desa bukan hanya kejahatan keuangan, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan.