Sumpah Pemuda ke-98, GMNI Pandeglang Tegaskan Keberpihakan pada Rakyat

Pandeglang – Memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI Pandeglang) menegaskan bahwa semangat persatuan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Sumpah Pemuda harus menjadi pijakan perjuangan untuk melawan ketimpangan, mengawal demokrasi, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Bagi GMNI, nasionalisme bukan sekadar slogan yang lantang diucapkan dalam pidato. Nasionalisme harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap rakyat kecil, terutama ketika kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang belum merata, dan persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan pembangunan.

Dalam perspektif Marhaenisme, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan harus menghadirkan kehidupan yang layak, kesempatan yang setara, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Tanpa itu, kemerdekaan berisiko hanya menjadi kebanggaan sejarah yang belum sepenuhnya menjawab persoalan kehidupan masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Aksi DPC GMNI Pandeglang, Bung Galih, menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali keberanian intelektual dan keberpihakan gerakan mahasiswa terhadap persoalan rakyat.

“Jangan sampai Sumpah Pemuda hanya menjadi agenda seremonial yang diperingati setiap tahun, sementara persoalan masyarakat terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Pemuda tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena takut berbeda pandangan. Ketika hak masyarakat belum terpenuhi dan ketimpangan masih terjadi, mahasiswa harus berani bersuara, mengawal kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban,” tegas Bung Galih.

Menurutnya, semangat persatuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Justru dalam kehidupan demokrasi, kritik yang berbasis fakta merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kebijakan dan memastikan pemerintah tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Nasionalisme tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan menjadi slogan. Kita tidak cukup bangga berbicara tentang persatuan, tetapi menutup mata terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendidikan layak, pelayanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan mereka. Marhaenisme menuntut keberpihakan yang nyata, bukan sekadar retorika,” lanjutnya.

GMNI Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

DPC GMNI Pandeglang menilai bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah daerah. Pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah harus memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terhambat kondisi ekonomi maupun letak geografis. Ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, dan pemerataan kesempatan belajar harus menjadi prioritas yang disertai evaluasi terbuka.

Di sektor kesehatan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak, manusiawi, dan terjangkau. Pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tidak boleh berhenti sebagai janji pembangunan.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan antarwilayah. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan sarana penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

GMNI Pandeglang menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang terukur, penggunaan anggaran yang transparan, pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang dapat diakses publik. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan target, tetapi juga harus menunjukkan hasil dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata.

Mahasiswa Harus Menjadi Kekuatan Kontrol Sosial

Bung Galih kembali menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen, kritis, dan konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Mahasiswa tidak boleh terjebak dalam politik seremonial atau kehilangan keberanian untuk mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

“Fungsi mahasiswa bukan menjadi penonton atas persoalan rakyat. Kami harus hadir, mendengar aspirasi masyarakat, menguji kebijakan dengan fakta, dan memastikan persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai keluhan tanpa tindak lanjut. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab untuk mengingatkan ketika kebijakan belum berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjuangan mahasiswa harus dijalankan secara terorganisasi, berbasis data, dan bertanggung jawab. Sikap kritis harus disertai argumentasi yang kuat serta keberanian mengawal penyelesaian persoalan sampai terdapat langkah konkret dari pihak terkait.

“Bagi kami, perjuangan tidak selesai setelah peringatan Sumpah Pemuda berakhir. Jika persoalan masyarakat belum diselesaikan, advokasi harus terus berjalan. Kami akan mendorong dialog, melakukan pengawasan, menyampaikan kritik, dan menempuh langkah konstitusional agar aspirasi rakyat mendapatkan perhatian yang semestinya,” tambah Bung Galih.

Tujuh Tuntutan DPC GMNI Pandeglang

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, DPC GMNI Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan:

1. Pendidikan yang merata dan berkualitas. Memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi ekonomi maupun geografis.
2. Pelayanan kesehatan yang manusiawi dan terjangkau. Meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
3. Infrastruktur berdasarkan kebutuhan rakyat. Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik secara adil di seluruh wilayah Pandeglang.
4. Transparansi anggaran dan pembangunan. Memperkuat akuntabilitas, pengawasan, serta keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah.
5. Ruang partisipasi publik yang bermakna. Membuka ruang dialog bagi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dalam perumusan serta pengawasan kebijakan.
6. Penyelesaian pengaduan masyarakat. Menindaklanjuti setiap laporan secara serius, transparan, dan terukur, disertai kejelasan proses penyelesaian.
7. Keberpihakan terhadap rakyat kecil. Menjadikan keadilan sosial sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

GMNI Pandeglang menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar daftar harapan, melainkan agenda yang perlu dikawal melalui advokasi, dialog, pengawasan kebijakan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Sembilan puluh delapan tahun setelah ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan, tantangan generasi muda memang berbeda dari masa perjuangan para pendahulu. Namun, semangat persatuan, keberanian, dan pengabdian kepada bangsa tetap relevan untuk menjawab persoalan hari ini.

DPC GMNI Pandeglang mengajak seluruh elemen pemuda dan mahasiswa untuk menolak apatisme, menjaga independensi, serta memperkuat solidaritas dengan masyarakat. Pemuda harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan sosial yang mampu menghubungkan gagasan dengan tindakan nyata.

Sumpah Pemuda harus hidup dalam tindakan. Marhaenisme harus tercermin dalam keberpihakan. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui keadilan sosial.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari megahnya proyek atau tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana rakyat memperoleh akses, perlindungan, kesempatan, dan kehidupan yang bermartabat.

Persatuan tanpa keadilan akan kehilangan makna. Nasionalisme tanpa keberpihakan kepada rakyat akan kehilangan arah. Perjuangan tanpa konsistensi hanya akan berakhir sebagai slogan.