Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar/pinjol), tetapi juga memperketat pengawasan terhadap praktik yang berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran utang.
Berdasarkan data OJK per September 2026, outstanding pinjaman daring legal mencapai Rp106,48 triliun atau tumbuh 17,02 persen secara tahunan (year-on-year). Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP 90) atau rasio pinjaman macet lebih dari 90 hari tercatat meningkat menjadi 5,36 persen. Angka ini telah melampaui ambang batas pengawasan OJK sebesar 5 persen.
“Angka TWP 90 sebesar 5,36 persen merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Artinya, risiko gagal bayar dalam industri pinjaman daring semakin besar. Jangan sampai pinjol legal yang seharusnya membantu masyarakat justru berubah menjadi rentenir modern dengan beban bunga dan penagihan yang mencekik,” ujar Marwan Jafar di Jakarta.
Ia menilai, meskipun batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman daring untuk sektor konsumtif telah diturunkan menjadi 0,1 persen per hari pada 2026, beban pinjaman tetap harus diawasi secara ketat agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Marwan juga menyoroti keterkaitan antara praktik judi online (judol) dan pinjaman daring yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,8 juta dari total 9,79 juta pemain judi online tercatat memiliki utang pinjol.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, akumulasi data OJK dan PPATK menunjukkan sebanyak 2,63 juta warga terindikasi bermain judi online dengan nilai deposit mencapai Rp20,5 triliun dari 226 juta transaksi. Sementara di Jawa Tengah, PPATK mencatat 1,49 juta warga terindikasi terlibat judi online dengan nilai deposit mencapai Rp4,55 triliun.
“Ini membentuk lingkaran setan. Ada masyarakat yang meminjam uang melalui pinjol untuk bermain judi online. Ketika kalah, mereka kembali meminjam di platform lain untuk menutup utang sebelumnya. Praktik gali lubang tutup lubang inilah yang semakin memperbesar risiko gagal bayar,” tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.
Selain persoalan judi online, Marwan menyoroti tingginya pengaduan masyarakat terkait pinjaman daring di sejumlah daerah. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan pinjol tertinggi, yakni 6.697 aduan sepanjang Januari hingga September 2026.
Sementara itu, Jawa Tengah menempati peringkat keempat nasional dengan outstanding pinjol legal mencapai Rp8,017 triliun. Di sisi lain, terdapat lebih dari 21.249 laporan masyarakat terkait entitas pinjaman ilegal sepanjang tahun sebelumnya.
Padahal, jumlah penyelenggara pinjaman daring legal yang mengantongi izin OJK per September 2026 tercatat hanya sebanyak 94 perusahaan.
Marwan juga mengingatkan bahwa pemberantasan pinjaman ilegal masih menjadi pekerjaan besar. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK telah memblokir 14.966 entitas keuangan ilegal sejak 2017, termasuk 951 entitas yang diblokir hanya dalam satu bulan pada Maret 2026.
Ironisnya, sebanyak 73,7 persen korban pinjol ilegal berasal dari kelompok usia produktif dan generasi muda berusia 16–35 tahun.
“Di daerah pemilihan saya, Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang, keluhan masyarakat yang terjerat pinjol terus bermunculan. Ini harus menjadi perhatian serius OJK,” katanya.
Ia mendesak OJK memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan, mempersempit ruang gerak pinjaman ilegal, serta memastikan industri pinjaman daring berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen.
Menurutnya, penyaluran pinjaman daring juga harus diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif dan penguatan ekonomi masyarakat, bukan justru mendorong perilaku konsumtif maupun menjadi sumber pembiayaan judi online.
“Industri pinjaman daring harus hadir sebagai solusi keuangan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan baru. Legalitas perusahaan saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat terlindungi dari praktik pembiayaan yang memberatkan,” pungkas Marwan.

