DPN Dorong Satu Komando Keamanan Laut, Pengamat Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Antarinstansi

Jakarta – Penataan ulang sistem komando keamanan laut nasional dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan wilayah perairan Indonesia. Fragmentasi kewenangan antarinstansi, pemeriksaan berulang terhadap kapal, hingga belum optimalnya koordinasi dalam menghadapi situasi darurat menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi pemerintah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontingensi Keamanan Laut di Wilayah Perairan Yurisdiksi Indonesia Tahun 2026–2027 yang diselenggarakan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Kedeputian Bidang Geostrategi, Kamis (29/10/2026), di Situation Room Lantai 5, Gedung A DPN, Jakarta Pusat.

Baca Juga

2 hari  lalu

SD Negeri Inpres Marlaga Jaya Nabire Gelar Rapat Pembentukan Komite Sekolah

12 Redaksi

Rapat tersebut melibatkan akademisi, pelaku usaha pelayaran, perwakilan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), serta pengamat maritim dari Lemhannas Strategic Center (ISC), Dr. (H.C.) Capt. Marcellus (Hakeng) Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar.

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada validasi kerangka hukum, pemetaan ancaman, serta penyusunan mekanisme komando dan kendali yang lebih terpadu dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan laut.

Bagus Mangundiwiryo, S.I.P., M.Han., dari Ikatan Alumni Universitas Pertahanan RI, menilai persoalan mendasar keamanan maritim Indonesia bukan semata-mata terletak pada keterbatasan regulasi maupun armada patroli, melainkan pada fragmentasi komando dan kendali (command and control) antarinstansi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Revi: Jika Presiden Disadap, Sistem Pengamanan Negara Harus Diperkuat!!

808 Redaksi

Menurutnya, banyaknya institusi yang memiliki kewenangan di laut harus diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang jelas, khususnya ketika terjadi situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

“Indonesia membutuhkan sistem komando keamanan laut yang terintegrasi. Jangan sampai ketika terjadi ancaman atau keadaan darurat, masing-masing instansi justru berjalan dengan mekanisme sendiri sehingga memperlambat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” menjadi salah satu poin penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana kontingensi nasional.

Persoalan tersebut semakin relevan jika melihat data pelaku usaha pelayaran periode 2021–2025 yang mencatat rata-rata 40–60 kasus pencurian di kapal yang sedang berlabuh setiap tahun, sekitar lima kasus perompakan di laut lepas, serta 5–10 laporan penahanan kapal dan pungutan liar per tahun.

Gangguan keamanan tersebut terkonsentrasi di sejumlah jalur strategis, antara lain Selat Malaka, Selat Singapura, Kepulauan Riau, serta area lego jangkar pelabuhan besar seperti Muara Berau, Dumai, dan Belawan. Kerugian langsung akibat setiap kejadian diperkirakan mencapai US$10.000 hingga US$50.000.

Dalam paparannya, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa juga menyoroti praktik pemeriksaan berulang atau board and search oleh berbagai instansi patroli sektoral. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayaran selama 8–12 jam, dengan kerugian demurrage dan bahan bakar mencapai Rp50 juta hingga Rp250 juta per insiden.

Dari 11 skenario ancaman yang dipetakan DPN, perompakan, pencemaran laut, dan kecelakaan pelayaran berskala besar dinilai memiliki dampak signifikan terhadap industri pelayaran nasional.

Sebagai solusi, pelaku usaha mendorong pembentukan Single Point of Contact (SPoC), yakni pusat koordinasi satu pintu melalui integrasi sistem Bakamla Command Center. Mekanisme ini diharapkan didukung pertukaran data secara real-time, termasuk Automatic Identification System (AIS) dan INDSREP System, sehingga koordinasi dan respons terhadap ancaman dapat dilakukan lebih cepat.

Selain integrasi komando, pelibatan armada niaga swasta seperti tugboat, supply vessel, AHTS, serta peralatan penanggulangan pencemaran laut juga dinilai dapat menjadi pengganda kekuatan nasional (force multiplier) dalam menghadapi situasi darurat.

Namun, mobilisasi aset swasta harus disertai skema kompensasi kontingensi yang transparan dan memiliki kepastian hukum. Skema tersebut perlu mencakup penggantian bahan bakar, biaya operasional langsung, serta perlindungan asuransi bagi perusahaan dan awak kapal yang terlibat.

Penyusunan Rencana Kontingensi Keamanan Laut 2026–2027 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keamanan maritim nasional yang lebih efektif, terkoordinasi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta koordinasi antarlembaga dalam merespons berbagai potensi ancaman keamanan laut.

Dalam implementasinya, penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui penerapan pemeriksaan bersama (joint inspection) berbasis pertukaran data secara real-time, pengoperasian Single Point of Contact (SPoC) untuk keadaan darurat maritim, serta penyelenggaraan Joint Maritime Security Exercise secara berkala dengan melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha pelayaran.

Selain itu, diperlukan forum konsultasi permanen yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan industri pelayaran. Forum tersebut dapat menjadi wadah koordinasi dan evaluasi kebijakan agar perumusan sistem keamanan maritim nasional turut mempertimbangkan kebutuhan operasional serta tantangan yang dihadapi di lapangan.