Pandeglang – Pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Batur Jaya, Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai keluhan dari sejumlah ibu-ibu. Petugas pembagian MBG dikeluhkan bersikap ketus, kurang sopan, dan diduga melakukan pembagian secara diskriminatif sehingga sejumlah warga mengaku geram terkadang tidak mengambil makanan yang disediakan.
Sorotan tersebut disampaikan Ocid saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada 23 Oktober 2026. Ia meminta pengelola dapur MBG setempat segera mengevaluasi kinerja petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurut Ocid, program MBG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus disertai pelayanan yang santun, ramah, dan adil, bukan justru membuat penerima manfaat merasa tidak nyaman.
“Ini program pemerintah untuk masyarakat, bukan program pribadi petugas. Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak baik hanya karena sikap orang yang membagikan makanan. Pelayanan seperti ini harus segera dievaluasi,” tegas Ocid.
Keluhan serupa disampaikan seorang warga yang disebut sebagai Ibu S. Ia mengaku malas mengambil MBG karena menilai sikap petugas yang membagikan makanan terkesan ketus, ingat ini MBG yang dibagikan buat balita giji anak.
“Malas mengambilnya kalau petugasnya ketus. Sikapnya seolah-olah MBG ini program miliknya sendiri, padahal ini program Presiden Prabowo untuk masyarakat,” keluh Ibu S.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersedianya makanan, tetapi juga dari ketepatan penyaluran, sikap petugas, serta penerimaan masyarakat terhadap program.
Ocid mendesak pengelola dapur MBG di Kampung Batur Jaya agar tidak menutup mata terhadap keluhan warga. Ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan petugas yang terbukti melanggar standar pelayanan diberikan sanksi tegas, termasuk penggantian petugas jika diperlukan.
“Kalau memang terbukti tidak mampu melayani masyarakat dengan sopan dan adil, ganti petugasnya. Jangan biarkan sikap segelintir orang merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa makanan yang telah disiapkan akan berpotensi mubazir apabila warga enggan mengambilnya akibat persoalan pelayanan. Padahal, program tersebut menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau pengelola tidak mampu memperbaiki pelayanan dan memastikan petugas bersikap ramah kepada masyarakat, operasional dapur MBG tersebut perlu dievaluasi secara serius.
Jangan sampai makanan terbuang sia-sia, sementara tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru tidak tercapai,” pungkas Ocid.

