IWD 2026, EN LMND Kritik Implementasi UU TPKS yang Belum Maksimal

Harianterbit.id | Jakarta – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) 2026. Forum tersebut menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan serta mendesak negara untuk memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Dialog publik ini bertujuan membahas sejauh mana negara menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan ketertindasan yang dialami perempuan, sekaligus mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, forum juga menyoroti lambannya proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Rekening Kerap Dipakai Judol, Bareskrim Minta Bank Perketat Pengawasan

53 Redaksi

Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa hingga kini pekerja rumah tangga masih berada dalam ruang gelap perlindungan hukum. Mereka belum diakui sebagai pekerja formal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Akibatnya, pekerja rumah tangga rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari upah rendah, jam kerja yang tidak terbatas, hingga kekerasan fisik dan psikis tanpa perlindungan hukum yang memadai.

“Menunda pengesahan RUU PPRT berarti membiarkan jutaan warga negara, yang mayoritas adalah perempuan, terus bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam forum dialog, Sabtu (7/3).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Trump Beri Sinyal AS Akan Beralih ke Kuba Setelah Iran

72 Redaksi

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait perlunya kehadiran negara secara lebih konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Pertama, implementasi UU TPKS dinilai belum maksimal. Meski payung hukum telah tersedia, berbagai kendala teknis seperti belum optimalnya aturan turunan serta kesiapan aparat penegak hukum sering kali membuat korban mengalami traumatisasi ulang (revictimization) dalam proses hukum.

Kedua, negara dinilai perlu memperkuat pendidikan berbasis kesetaraan gender melalui kurikulum pendidikan. Upaya ini dianggap penting untuk menanamkan nilai kesetaraan sejak dini serta memutus budaya patriarki yang kerap menjadi akar kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, penanganan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan sinergi lintas sektor. Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai lembaga, mulai dari aparat keamanan, sektor kesejahteraan ekonomi, hingga perlindungan di ruang digital.

“Negara tidak boleh hanya hadir ketika sebuah kasus telah viral di ruang publik. Pencegahan sistemik adalah kunci. Setiap perempuan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan penuh sebagaimana mandat konstitusi,” ujar perwakilan peserta dialog.

Melalui momentum Hari Perempuan Internasional 2026, EN-LMND juga menyampaikan sejumlah sikap, di antaranya mendesak percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh kabupaten/kota, menuntut pengalokasian anggaran yang memadai untuk pendampingan hukum serta pemulihan psikologis korban secara gratis, serta mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Bagi gerakan mahasiswa, peringatan Hari Perempuan Internasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan ruang hidup yang aman, setara, dan bermartabat bagi perempuan masih jauh dari selesai.

EN-LMND bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan bukan sekadar komitmen moral, melainkan kewajiban politik dan hukum negara. Tanpa keberanian negara menghadirkan kebijakan yang berpihak serta memperkuat implementasi regulasi seperti UU TPKS dan pengesahan RUU PPRT, maka janji konstitusi tentang keadilan sosial berpotensi hanya menjadi retorika.

Melalui momentum ini, gerakan mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan negara, memperluas ruang advokasi, serta memastikan bahwa suara dan keselamatan perempuan tidak lagi dipinggirkan dalam agenda pembangunan bangsa. (*/Dv)