Aliansi Mahasiswa Desak APH Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Program Bang Andra

Harianterbit.id Serang – Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Program ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Banten yang menggunakan anggaran dari uang rakyat.

Koordinator Aliansi, Wildan, menegaskan bahwa temuan BPK tidak boleh hanya berhenti sebagai rekomendasi administratif, melainkan harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Baca Juga

1 hari  lalu

Rupiah dan IHSG Melorot, Pemerintah Mesti Kembalikan Kepercayaan Pasar

14 Redaksi

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Bang Andra. Setiap paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK harus diperiksa secara rinci, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangannya,” tegas Wildan.

Selain evaluasi menyeluruh, mahasiswa juga meminta Gubernur Banten meninjau kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Menurut mereka, jika ditemukan kelalaian pengawasan yang memicu temuan BPK, maka pencopotan pejabat yang bertanggung jawab perlu dipertimbangkan.

Aliansi juga mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengusut tuntas seluruh temuan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya indikasi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Baca Juga

1 hari  lalu

Mikael Mali Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak Masyarakat Pesisir dan Dukung Program Presiden Prabowo

16 Redaksi

“Kami berharap aparat tidak menutup mata. Jika terbukti ada mark-up anggaran, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau penyimpangan lain, maka siapa pun yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan lebih lanjut jika ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi, demi menjaga kepercayaan publik.

“Jangan sampai program yang bertujuan mensejahterakan desa justru berujung merugikan rakyat. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar terwujud dalam pembangunan yang berkualitas,” tambahnya.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak keterbukaan informasi. Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dengan serius, aliansi tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi damai dan audiensi dengan DPRD Provinsi Banten.

“Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan rakyat Banten,” pungkas Wildan.