Komisi III DPRD Papua Barat Daya Pelajari Infrastruktur, Skema Multiyears dan Konektivitas Maritim di Sulsel
Dok. DPR Papua Barat Daya. Harianterbit.id | MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Daya melalui Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada 4–8 Mei 2026. Agenda tersebut difokuskan pada pendalaman tata kelola infrastruktur, pengembangan kepelabuhanan, pengelolaan sumber daya air, dan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah.
Kunjungan meliputi audiensi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, pertemuan dengan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili, serta peninjauan kawasan pesisir dan kepulauan di perairan Kota Makassar.
Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik Frans Adolof Marlissa, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi kebijakan pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur dan perhubungan.
Menurut Fredrik, Papua Barat Daya memiliki karakteristik wilayah yang relatif serupa dengan Sulawesi Selatan dalam konteks konektivitas kawasan timur Indonesia.
“Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju wilayah Papua, sebagaimana Makassar menjadi gerbang kawasan Indonesia bagian tengah dan timur,” kata Fredrik di Makassar, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pembahasan difokuskan pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mekanisme pengawasan pembangunan infrastruktur, serta pola penganggaran program strategis daerah.
Salah satu materi yang dipelajari ialah pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur melalui program multiyears agar dapat menjadi referensi bagi pembangunan di Papua Barat Daya,” ujar Fredrik.
Selain itu, Komisi III DPR Papua Barat Daya juga menggali informasi mengenai penyusunan regulasi daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Rombongan DPRD Papua Barat Daya diterima Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, H. Rahman, bersama Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin.
Menurut Rahman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjalankan program pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears dengan masa kontrak 2025–2027.
“Seluruh pembiayaan program tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Rahman.
Selain agenda kelembagaan, Komisi III DPRD Papua Barat Daya mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar untuk mempelajari tata kelola kepelabuhanan dan sistem logistik kawasan timur Indonesia.
Rombongan diterima Division Head Operasi Regional IV, Yusida Palaesang. Dalam pertemuan tersebut, Pelindo memaparkan pengelolaan pelabuhan regional, pelayanan transportasi laut, pengembangan konektivitas antarwilayah kepulauan, serta distribusi logistik maritim.
Pihak Pelindo Regional 4 Makassar menilai penguatan infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan mendukung aktivitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan juga dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.
Yusida mengatakan penguatan infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan mendukung aktivitas ekonomi kawasan timur Indonesia.
“Wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik geografis kepulauan sehingga konektivitas pelabuhan dan transportasi laut menjadi faktor penting dalam menjaga rantai distribusi dan pelayanan logistik antardaerah,” kata Yusida.
Menurut dia, pengembangan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas infrastruktur, tetapi juga pada integrasi pelayanan logistik dan konektivitas antarwilayah.
“Kami melihat Papua Barat Daya memiliki potensi strategis dalam pengembangan sektor maritim. Karena itu, penguatan pelabuhan rakyat, konektivitas antarpulau, dan dukungan sistem logistik laut menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Papua Barat Daya kemudian melakukan peninjauan lapangan melalui jalur laut untuk melihat keterhubungan kawasan pelabuhan, wilayah pesisir, dan kawasan kepulauan di perairan Makassar.
Peninjauan dilakukan terhadap fasilitas dermaga, aktivitas pelayaran, terminal peti kemas, sarana pelabuhan rakyat, dan aktivitas distribusi logistik maritim.
Komisi III menilai infrastruktur pelabuhan memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, aktivitas perdagangan, serta konektivitas antarpulau.
Peninjauan juga dilakukan di Pulau Barang Caddi/Barangjadi dan Pulau Barrang Lompo. Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi III melihat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.
Selain itu, kondisi sarana tambatan perahu dan pelabuhan rakyat dinilai menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur dasar di kawasan pesisir dan kepulauan.
Komisi III DPRX Papua Barat Daya menilai kondisi geografis Papua Barat Daya memiliki kemiripan dengan sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan di Sulawesi Selatan. Karena itu, penguatan transportasi laut antarpulau, pembangunan pelabuhan rakyat, peningkatan konektivitas pesisir dan dukungan infrastruktur logistik laut dinilai menjadi kebutuhan pembangunan di Papua Barat Daya.
Pada agenda berikutnya, rombongan melakukan kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III mempelajari pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, pengaturan debit air, penyediaan air baku, dan manajemen operasional bendungan sebagai bagian dari sistem pengelolaan infrastruktur wilayah. (Abdulah)
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
