Polemik Penangguhan Tahanan ASN, Pemkab Sorong Dinilai Tak Bisa Lepas Tangan

Harianterbit.id | Sorong – Polemik penangguhan penahanan hingga pemalangan kantor Bupati Sorong pasca penetapan tiga Aparatur Siil Negara (ASN) Kabupaten Sorong, MS, TS dan DYO sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 di Setda Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mendapat sorotan dari publik.

Merespon polemik tersebut anggota DPR Kabupaten Sorong Isak Yable menilai, pemkab Sorong memiliki tanggung jawab terhadap perkara yang menimpa tiga ASN di lingkungan pemkab Sorong.

Baca Juga

11 jam  lalu

Kejari HST Geledah 4 Lokasi, Buru Bukti Korupsi Alkes Dinkes

16 Redaksi

Sementara Pelaksana tugas Sekda Sorong Ady Bramantyo menegaskan bahwa pemerintah daerah kini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kuasa hukum masing-masing tersangka.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Primawibawa Rantjalobo mengatakan bahwa penangguhan penahanan tersangka MS, TSdan DYO telah berakhir.

“Kami masih menunggu dari penasihat hukum para tersangka,”ujar Prima saat dikonfirmasi, Rabu (6/05/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Polsek Sorong Timur Ungkap Kejahatan Curas yang Dilakukan NMR

12 Redaksi

Lebih lanjut Prima mengatakan, selama menjalani tahanan kota, ketiga tersangka dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu di Kejaksaan Negeri Sorong.

Menanggapi pertanyaan apabila tersangka tidak mengajukan penangguhan penahanan kedua, Prima mengatakan, keputusan berada di tangan penyidik tindak pidana khusus Kejati Papua Barat.

Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setda Kabupaten Sorong yang diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 54 miliar.

Ketiga tersangka, MS, TS dan DYO sempat ditahan di Rutan Lapas Kelas IIB Sorong usai ditetapkan sebagai tersangka.

Namun sehari kemudian, Kejati Papua Barat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum para tersangka sehingga status mereka dialihkan menjadi tahanan kota.

Perkara ini sempat memicu aksi protes keluarga tersangka hingga terjadi pemalangan sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Sorong, termasuk kantor Bupati, BPKAD,dan Inspektorat.

Aktivitas pemerintahan bahkan sempat terganggu akibat pemalangan di kompleks perkantoran pemkab Sorong yang berada di jalan Sorong-Klamono Km 24.

Situasi akhirnya kembali kondusif setelah keluarga tersangka bertemu Bupati Sorong dan sepakat membuka palang adat. (Jun/red)