Pemprov Papua Tengah Harianterbit.id NABIRE – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG (K), MH.Kes., menegaskan pentingnya disiplin, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, dan ASN untuk meningkatkan tanggung jawab serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, terdapat tiga kelompok program strategis yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah, yakni program prioritas Gubernur Papua Tengah, program wajib yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta program inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan target tersebut, Sekda menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga.
“Untuk mewujudkan seluruh program tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang kuat antar-OPD,” demikian penekanan Sekda dalam arahannya.
Selain membahas program prioritas, Sekda juga menyoroti pengelolaan dana hibah yang belum terlaksana pada tahun anggaran berjalan. Ia menyampaikan bahwa pertemuan khusus bersama Biro Pemerintahan akan dilakukan untuk membahas persoalan tersebut.
Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seluruh program hibah yang belum direalisasikan harus direncanakan dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan agar pelaksanaannya pada tahun anggaran 2027 dapat dipersiapkan sejak dini.
Sekda mengingatkan bahwa setiap tahapan administrasi harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kesalahan dalam proses administrasi atau yang dikenal sebagai maladministrasi dapat menjadi potensi permasalahan dan temuan dalam pemeriksaan,” tegasnya.
Karena itu, Biro Pemerintahan diminta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa dana hibah yang telah disalurkan kepada penerima harus digunakan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Penyelesaian administrasi serta pelaksanaan program tahun anggaran 2025 dan 2026 pun harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam arahannya, Sekda turut menyampaikan rencana pertemuan khusus pada Selasa untuk membahas perkembangan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan tertib, sesuai perencanaan, serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga memberikan apresiasi kepada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) atas kerja keras dan kolaborasi yang telah dilakukan selama pekan sebelumnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut telah memberikan perkembangan positif terhadap penyusunan rancangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang telah memperoleh rekomendasi dan memasuki tahap pembahasan dalam rapat paripurna DPR.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses tersebut masih membutuhkan tahapan panjang dan harus terus dikawal dengan baik.
“Setiap pekerjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku,” tegas Sekda.
Ia menambahkan, pengembangan BUMD harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memperhatikan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan tidak bertentangan dengan regulasi.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati se-Provinsi Papua Tengah dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.
Untuk itu, Biro Pemerintahan dan Biro Umum diminta memastikan seluruh persiapan kegiatan berjalan maksimal.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Papua Tengah dijadwalkan menyampaikan sejumlah arahan penting kepada seluruh pemerintah kabupaten, khususnya mengenai sinkronisasi kebijakan, penguatan sinergi antarpemerintah daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Sekda berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat keselarasan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Menutup arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara tim serta menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap kedisiplinan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, dan semangat kolaborasi terus diperkuat agar seluruh program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat terlaksana dengan baik.
Dengan demikian, program pembangunan diharapkan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
(Dullah)

