Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Ungkap Prabowo Mulai Tempatkan Sektor Maritim sebagai Pilar Ekonomi Masa Depan Indonesia
Gerak 08 Rayakan Ulang Tahun Presiden Prabowo: Siapkan Delapan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Harianterbit.id Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) mengungkapkan jika Orientasi pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor kelautan dan perikanan. Perubahan perspektif tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi maritim sebagai salah satu penopang ekonomi masa depan.
Pandangan tersebut disampaikan Adi Prayitno yang melihat adanya upaya pemerintah menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya maritim yang besar. Namun, selama ini orientasi pembangunan masih cenderung lebih banyak bertumpu pada sektor daratan.
“Kita ini negara kepulauan, lautnya luas, sumber daya maritimnya luar biasa. Tetapi harus diakui, orientasi pembangunan kita selama ini masih lebih banyak melihat daratan. Padahal, kalau bicara kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, sektor maritim tidak bisa terus-menerus menjadi sektor pelengkap,” ujar Adi ungkap Adi di Jakarta, Minggu 1 November 2026.
Ia menilai, perubahan paradigma pembangunan menjadi penting agar kekayaan laut Indonesia dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat pesisir.
Dalam konteks tersebut, Adi melihat Presiden Prabowo mulai mendorong perubahan cara pandang terhadap posisi strategis laut dalam pembangunan nasional.
“Laut bukan sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi salah satu halaman depan pembangunan nasional,” tambahnya.
Menurut Adi, arah kebijakan tersebut mulai diterjemahkan melalui sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura, budidaya perikanan tematik, budidaya udang terintegrasi, hingga modernisasi kapal perikanan.
Berbagai program tersebut menunjukkan adanya upaya menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan penguatan sektor produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menambahkan, peran KKP menjadi strategis karena kementerian tersebut bertanggung jawab menerjemahkan arah kebijakan Presiden ke dalam program yang dapat dijalankan secara konkret.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan maritim tidak cukup diukur dari jumlah program atau infrastruktur yang dibangun.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak infrastruktur dibangun atau program diluncurkan. Ukurannya adalah apakah pendapatan nelayan meningkat, kesempatan ekonomi terbuka, dan masyarakat pesisir semakin sejahtera,” tegasnya.
Karena itu, konsistensi kebijakan, keterbukaan informasi mengenai capaian program, serta dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat pesisir perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Adi menilai, apabila arah pembangunan tersebut dapat dijaga secara berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan berpotensi menjadi salah satu penopang penting ekonomi Indonesia.
Pos terkait
Latest Post
Trending Post
