Jakarta – Ketua Umum FBB, H. Moch Soleh, M.A., mengimbau para politisi dan penegak hukum agar mengedepankan akal sehat, objektivitas, serta prinsip keadilan dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik.
Menurutnya, para politisi dan penegak hukum di negeri ini memiliki kapasitas untuk menganalisis persoalan secara jernih. Jika terdapat informasi atau pemberitaan yang dipersoalkan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meminta klarifikasi langsung kepada pihak atau media yang menerbitkannya.
“Saya yakin para politisi dan penegak hukum di negeri ini pintar-pintar menganalisis kebenaran. Tidak perlu diajari. Tinggal lakukan klarifikasi kepada pihak yang menerbitkan informasi tersebut. Namun, jangan sampai prosesnya ditunggangi kepentingan kelompok tertentu,” ujar H. Moch Soleh.
Ia mengingatkan agar setiap persoalan ditangani secara profesional dan tidak dijadikan alat untuk menyerang atau membela kelompok politik tertentu. Menurutnya, apabila penanganan suatu persoalan terkesan direkayasa atau berpihak, hal tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada kesan rekayasa atau keberpihakan kepada kelompok tertentu. Jika masyarakat menilai ada ketidakadilan terhadap figur yang mereka dukung, tentu bisa muncul reaksi yang luas. Karena itu, objektivitas dan keadilan harus tetap menjadi pegangan,” tegasnya.
H. Moch Soleh juga mengingatkan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang berlangsung selamanya. Ia mengajak semua pihak untuk bersabar dan menggunakan momentum Pemilu 2029 sebagai ruang kompetisi politik yang sehat, demokratis, serta mengedepankan gagasan dan kemampuan dalam meraih kepercayaan rakyat.
“Jangan terlalu panik. Jabatan itu tidak seumur hidup. Sebentar lagi 2029 akan tiba. Kalau ingin kembali mendapatkan dukungan rakyat, bertandinglah dengan akal sehat, gagasan, dan kemampuan meyakinkan masyarakat melalui cara-cara yang demokratis,” katanya.
Ia menilai, kegaduhan politik yang terus berulang berpotensi mengalihkan perhatian para pemangku kepentingan dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Padahal, rakyat membutuhkan kepastian, stabilitas, dan kerja nyata agar kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
“Kasihan rakyat negeri ini kalau terus-menerus disuguhi kegaduhan. Apa pun bentuknya, konflik politik bisa membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kapan kita fokus bekerja dan mengurus kepentingan rakyat jika energi terus habis untuk persoalan seperti ini?” ujarnya.
Karena itu, Ketum FBB mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan ruang kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan pemerintahan dan menuntaskan masa jabatan hingga 2029 sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut semestinya tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
“Mari kita dukung bersama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat bekerja, menjalankan program-programnya, dan menuntaskan amanah hingga 2029. Kritik boleh, pengawasan harus, tetapi semuanya perlu dilakukan secara objektif, konstitusional, dan bertanggung jawab,” tutup H. Moch Soleh, M.A.

