APKSI Bawa Aspirasi Upah Pekerja Kesehatan ke Ruang Politik Saat Hadiri HUT Partai PAN

JAKARTA — Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) hadir memenuhi undangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam perayaan HUT ke-28 PAN yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Kehadiran APKSI dalam kegiatan partai politik tersebut tidak hanya diisi dengan seremoni. Organisasi yang membawa aspirasi pekerja kesehatan itu memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan kepada sejumlah pemangku kepentingan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Surat Warga Sejak 27 Agustus Tak Ditindaklanjuti, Janji Verifikasi Diingkari Pimpro, DLH Diminta Sidak dan DPRD Gelar RDP

87 Redaksi

Presiden APKSI, Sepri Latifan, mengatakan pihaknya mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor kesehatan yang disampaikan dalam pidatonya pada perayaan HUT PAN tersebut.

Sepri menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut, “Perawat-perawat kita urus, dokter-dokter kita urus.”

Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi sinyal penting mengenai perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Marwan Jafar PKB: BI Harus Lebih Aktif Mendorong Penguatan UMKM

18 Redaksi

“Kita tentu sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan, ‘Perawat-perawat kita urus, dokter-dokter kita urus.’ Ini tentu menjadi perhatian positif bagi kami,” ujar Sepri.

Namun, Sepri menilai perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan tidak semestinya berhenti pada dokter dan perawat.

Menurut dia, pelayanan kesehatan juga ditopang oleh berbagai profesi lainnya, mulai dari bidan, tenaga laboratorium kesehatan, tenaga kefarmasian hingga pekerja kesehatan lainnya.

“Kita berharap ke depan jangan hanya melihat sektor kesehatan dari sisi perawat dan dokter. Masih banyak pekerja kesehatan lainnya yang memiliki peran penting dan harus turut menjadi perhatian bersama dari pemerintah,” katanya.

Upah Pekerja Kesehatan Paruh Waktu Disorot

APKSI juga menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja kesehatan, khususnya mereka yang berstatus paruh waktu.

APKSI menyebut terdapat pekerja kesehatan paruh waktu yang pada 2026 menerima upah sekitar Rp500 ribu per bulan. Besaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi pemerintah.

Menurut APKSI, persoalan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan kesehatan. Pekerja kesehatan dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama sebagian dari mereka masih menghadapi persoalan rendahnya pendapatan dan kepastian pembayaran.

“Jangan sampai kita hanya bicara tentang peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi orang-orang yang menjalankan pelayanan tersebut belum mendapatkan perhatian yang seimbang,” kata Sepri.

Selain persoalan besaran upah, APKSI juga menyoroti adanya keterlambatan pembayaran yang disebut masih dialami sebagian pekerja kesehatan.

Bagi APKSI, kepastian pembayaran merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap pekerja. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya melihat persoalan tenaga kesehatan dari sisi jumlah dan kualitas pelayanan, tetapi juga dari aspek kesejahteraan.

Aspirasi Dibawa ke Ruang Politik

Kehadiran APKSI dalam perayaan HUT PAN juga menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi kelompok pekerja ke ruang politik.

Secara politik, kehadiran organisasi pekerja kesehatan dalam kegiatan partai dapat menjadi ruang komunikasi antara kelompok masyarakat dengan aktor politik. Namun, APKSI menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa berkaitan dengan kepentingan pekerja kesehatan.

Momentum tersebut dimanfaatkan APKSI untuk menyampaikan persoalan upah dan kesejahteraan kepada pihak yang memiliki akses terhadap proses kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan APKSI dari Banten, Elda Meilinda, sempat berbincang dengan anggota Komisi IX DPR RI Uya Kuya.

Elda menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan pekerja kesehatan, terutama terkait upah yang dinilai perlu ditingkatkan agar lebih layak serta persoalan keterlambatan pembayaran.

Elda juga meminta agar persoalan tersebut mendapat pengawalan melalui fungsi representasi dan pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Yang kami dorong bukan hanya soal kenaikan upah, tetapi juga kepastian hak pekerja kesehatan. Mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hak dan kesejahteraannya juga harus mendapatkan perhatian,” ujar Elda.

DPRD DKI Diminta Kawal Aspirasi

APKSI juga berdiskusi dengan anggota DPRD DKI Jakarta Astrid, yang merupakan istri Uya Kuya.

Dalam perbincangan tersebut, Astrid disebut menyampaikan komitmen untuk membawa perhatian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan serta mengawal aspirasi pekerja kesehatan.

APKSI berharap komunikasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat diteruskan melalui pengawalan kebijakan.

Sebab, menurut APKSI, persoalan pekerja kesehatan tidak cukup diselesaikan melalui forum dialog. Dibutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian mengenai upah, pembayaran, perlindungan kerja, serta kesejahteraan.

Jangan Berhenti di Panggung Politik

Sepri Latifan menegaskan bahwa kehadiran APKSI dalam acara HUT PAN tidak dimaksudkan semata-mata sebagai kehadiran seremonial.

“Yang kami bawa adalah aspirasi pekerja kesehatan. Kami berharap ruang komunikasi seperti ini dapat membuka perhatian yang lebih luas terhadap seluruh pekerja kesehatan, bukan hanya profesi tertentu,” ujarnya.

APKSI berharap perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan dapat diterjemahkan secara lebih menyeluruh.

Sebab, persoalan pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mengenai dokter dan perawat, tetapi juga tentang seluruh tenaga dan pekerja yang menopang sistem pelayanan kesehatan.

Bagi APKSI, perhatian politik terhadap kesehatan akan memiliki arti apabila berujung pada kebijakan konkret yang dirasakan pekerja kesehatan. Bukan berhenti pada pidato, pertemuan, maupun seremoni.