Pembahasan LKPJ Dipindahkan ke Sorong, Generasi Muda Maybrat Soroti Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Harianterbit.id | Maybrat – Pemerintah Kabupaten Maybrat melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (11/4/2026). Keputusan tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda Maybrat yang mempertanyakan alasan pemindahan agenda penting tersebut ke luar daerah.

Sejumlah pihak menilai bahwa pembahasan LKPJ seharusnya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Maybrat sendiri. Secara administratif dan kelembagaan, Maybrat dinilai telah memiliki perangkat pemerintahan serta fasilitas gedung yang memadai untuk menyelenggarakan agenda resmi pemerintahan.

Baca Juga

4 hari  lalu

LBH Bogor Buka Posko Pengaduan Konsumen Vivo Mall Sentul

163 Redaksi

Salah satu generasi muda Maybrat, Yohanis Antoh, menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan yang disampaikan kepada publik terkait alasan pemindahan lokasi pembahasan LKPJ ke Kota Sorong.

“Apabila memang terdapat alasan yang jelas, seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Mengapa harus dipindahkan ke daerah lain, padahal Maybrat memiliki fasilitas pemerintahan sendiri?” ujar Yohanis.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan agenda resmi seperti pembahasan LKPJ dapat dimaklumi apabila terdapat kondisi darurat, seperti bencana alam misalnya gempa bumi atau tsunami atau gangguan lain yang menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, faktor keamanan atau kondisi tertentu yang menghambat jalannya pembahasan juga dapat menjadi pertimbangan rasional.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Keluarga Sayangkan Pernyataan Hadi Tuasikal Soal “Aib” Septinus Lobat

245 Redaksi

Namun demikian, menurutnya, apabila tidak terdapat kondisi mendesak yang melatarbelakangi keputusan tersebut, maka pemindahan lokasi pembahasan menjadi tanda tanya besar. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Yohanis, yang juga dikenal sebagai aktivis muda Maybrat, menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kurang memberikan contoh baik dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan kinerja yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maybrat yang disebutnya terbatas, yakni sekitar Rp800 miliar. Dengan kondisi anggaran tersebut, ia mempertanyakan urgensi pembahasan LKPJ yang dilakukan di hotel mewah di Kota Sorong, yang dinilai berpotensi menambah beban biaya.

Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang perlu diprioritaskan, seperti penyediaan sarana air bersih, pembangunan jalan, serta pengaktifan sejumlah distrik yang belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran. Ia menilai efisiensi anggaran seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Yohanis pun meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait alasan pemindahan pembahasan LKPJ tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah masyarakat. Ia berharap ke depan, setiap kebijakan strategis dapat mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. (Abdullah)