Tegas, Wakil Bupati Lebak Komitmen Bakal Turunkan Angka Kemiskinan

Harianterbit.id Banten – Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menegaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lebak.

Presentase kemiskinan di daerah yang di pimpin Bupati Hasbi Jayabaya ini hingga Desember 2024 lalu sebesar 8,44 persen atau 111.710 jiwa dari total penduduk.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Camel Petir Peduli Banjir di Aceh dan Sumbar, Dorong Langkah Cepat dan Solusi

112 Redaksi

Sementara kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 8,68 persen.

“Ya, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah, terlebih di tahun 2026,” kata Amir Hamzah, Jumat 28 November 2025.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi data serta kolaborasi lintas sektor agar program intervensi berjalan tepat sasaran.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Polres Simalungun Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Berdarah di Dolok Silau

164 Redaksi

“Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus memastikan seluruh program yang menyasar kelompok miskin ekstrem dapat terkoordinasi dengan baik, mulai dari pendataan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi di lapangan,” ujar mantan Kepala Bappeda Lebak ini.

Amir menambahkan, Pemkab Lebak terus berupaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat melalui berbagai program pro rakyat seperti bantuan rumah tidak layak huni, sarana sanitasi di sembilan desa dengan Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (spalds).

“Tahun 2026 ada tiga prirotas pembangunan yaitu, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” tukasnya

Sementara itu, Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari mengatakan, untuk penurunan angka kemiskinan pihaknya akan mendorong dari sisi anggaran. Meskipun anggaran yang dimiliki Pemkab Lebak terbatas.

“Walau terbatas kita akan tetap dorong anggaran prioritas untuk membantu masyarakat seperti perbaikan RTLH, penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, intervensi kemiskinan bisa dilakukan dengan salah satu cara meningkatkan jaminan pendidikan daerah (JPD), peningkatan bidang infrastruktur layanan kesehatan.

“Perlu juga pemberdayaan ekonomi informal sebagai potensi jaring pengaman. Ini perlu kami sampaikan komitmen kami dalam menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebak,” pungkasnya