Pemprov Papua Tengah Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui Implementasi SIPD-RI Berbasis SP2D Online

Harianterbit.id | NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD-RI berbasis SP2D Online yang digelar bekerja sama dengan Bank Papua di Ballroom Area Perkantoran Setda Provinsi Papua Tengah, Nabire, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP., yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Wabup Intan: Stunting Bukan Urusan Dinas Kesehatan Saja

15 Redaksi

Dalam sambutannya, Tumiran menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Bank Papua, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Tengah.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan Papua Tengah, terutama melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

“SIPD-RI berbasis SP2D Online merupakan sistem digital yang mengintegrasikan penerbitan SP2D dengan sistem perbankan sehingga proses pencairan anggaran dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan real time. Sistem ini juga mampu meningkatkan efektivitas, mengurangi birokrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data,” ujar Tumiran.

Baca Juga

6 hari  lalu

LBH Papua Desak PT IKS Hentikan Altivitas di Tanah Adat Milik Marga Aresi

29 Redaksi

Ia menegaskan, penerapan sistem tersebut menuntut seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan penginputan data, mulai dari nama penerima, nomor rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga jenis potongan pajak.

Ketelitian tersebut, lanjutnya, sangat penting dalam proses penyusunan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SIPD-RI guna menghindari kesalahan administrasi.

Tumiran juga mengimbau seluruh pejabat pengelola keuangan, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, serta bendahara pengeluaran pembantu agar mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh sehingga mampu memahami seluruh materi yang diberikan.

Ia menambahkan, transformasi digital dalam pemerintahan kini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Meskipun Papua Tengah merupakan provinsi baru yang berusia sekitar tiga tahun, kita telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Papua Tengah bahkan sudah melangkah lebih maju dibandingkan sejumlah daerah lain di Tanah Papua. Ini menjadi bukti kerja keras kita bersama,” katanya.

Berdasarkan laporan Kepala BPKAD Papua Tengah, implementasi SIPD-RI berbasis SP2D Online menempatkan Papua Tengah sebagai salah satu provinsi yang bergerak cepat dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di wilayah Papua.

Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Tengah, Alexander Manangsang, S.Sos., M.M., mengatakan transformasi digital merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

“Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan memahami seluruh alur SP2D Online, menguasai penggunaan aplikasi sesuai ketentuan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta menjaga keamanan transaksi elektronik,” ujarnya.

Alexander berharap implementasi SP2D Online dapat berjalan secara optimal sehingga mampu mempercepat pelaporan APBD, memperlancar pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire, Husein Kamisopa, menyatakan dukungannya terhadap implementasi SP2D Online sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan Bimtek SIPD-RI berbasis SP2D Online ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Bank Papua berharap implementasi pemerintahan berbasis elektronik dapat semakin optimal serta mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Abdullah)