
Keterangan foto; Ketua DPRD Kota Serang, H. Muji Rohman, S.H (Kanan) Harianterbit.id | Serang – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi–Agis, kinerja keduanya mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Ketua DPRD Kota Serang, H. Muji Rohman, S.H, memberikan nilai 7 dari skala 10 atas capaian pemerintahan duet pemimpin muda tersebut.
Menurut Muji, penilaian itu bukan sekadar angka, melainkan didasarkan pada kondisi riil di lapangan serta sejumlah terobosan kebijakan yang telah dijalankan.
“Kami realistis memberikan nilai tujuh. Itu sudah sangat baik karena banyak perubahan yang mulai terlihat. Kalau konsisten sampai empat tahun, bukan tidak mungkin nilainya bisa melampaui sepuluh,” tuturnya, Sabtu (14/2/2026).
Penataan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi
Salah satu aspek yang mendapat perhatian DPRD ialah upaya penataan wajah kota melalui proyek Royal Baroe. Meski sempat memunculkan kritik, terutama terkait persoalan drainase, Muji menilai pemerintah daerah menunjukkan respons cepat melalui evaluasi.
Selain pembangunan fisik, pembenahan birokrasi juga dinilai mulai terasa. Kota Serang bahkan disebut menjadi pionir di Provinsi Banten dalam penerapan manajemen talenta, yakni sistem penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan semata kedekatan politik.
Program Pro-Rakyat
DPRD juga menyoroti kebijakan yang dinilai langsung menyentuh masyarakat, salah satunya penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak dengan nilai di bawah Rp50.000.
“Bukan soal nominalnya, tetapi jika dikalikan dengan jumlah wajib pajak yang mencapai ratusan ribu, dampaknya besar. Kebijakan ini jelas membantu warga,” kata Muji.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah kota juga diapresiasi karena tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN serta berupaya mencari solusi agar tenaga honorer tidak dirumahkan.
Terbuka terhadap Kritik
Muji menilai Budi–Agis merupakan pemimpin yang adaptif dan terbuka terhadap masukan. Hal itu terlihat dari respons mereka terhadap aspirasi masyarakat, baik melalui media sosial maupun rekomendasi resmi DPRD.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran pemerintah kota, khususnya dalam penanganan persoalan klasik seperti infrastruktur jalan rusak yang ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap.
“Kritik itu bentuk kepedulian. Kami melihat mereka tidak anti-kritik dan cukup responsif,” pungkasnya. (David)
