Krisis Keteladanan: Bahasa Pemimpin “Ndasmu”, “Emang Gue Pikirin”, dan Konsekuensinya di Ruang Kelas

Oleh: Ogy Sugiyono
Pendiri Pondok Pesantren Agrobisnis As Syamil Pandeglang

Belum lama ini, penulis kedatangan tamu seorang guru yang mencurahkan kegundahannya terkait diksi pidato pejabat tinggi di Indonesia. Dalam pidatonya, terdapat kalimat yang membuat guru tersebut gelisah. Kalimat “Ndasmu” dan “Emang Gue Pikirin” menjadi kata-kata yang banyak ditiru oleh murid-muridnya.

Banyak murid meniru ungkapan tersebut dan menjadikannya bahan candaan sehari-hari di kelas. Mereka menganggap bahwa kalimat tersebut tidak bermasalah dan oleh murid lain pun dianggap lazim. Karena dianggap lazim, ungkapan itu kemudian dipakai untuk menjawab kritik dari teman, bahkan digunakan untuk mengata-ngatai teman lain yang sikapnya tidak disukai.

Di lingkungan sekolah, para guru dituntut untuk senantiasa menanamkan budaya bertutur santun serta memberikan koreksi tegas terhadap tindakan perundungan atau perilaku yang merendahkan sesama. Namun, upaya pendidikan karakter ini menghadapi tantangan fundamental ketika figur otoritas tertinggi negara justru mempertontonkan diksi yang tidak patut di ruang publik.

Penggunaan ungkapan seperti “Ndasmu” atau “Emang Gue Pikirin” dalam pidato resmi, meskipun oleh sebagian orang dianggap sebagai humor, memiliki implikasi serius dalam psikologi pendidikan. Berdasarkan Social Learning Theory dari Albert Bandura, anak-anak secara alami cenderung mengamati dan meniru figur yang memiliki otoritas tinggi.

Menurut Thomas Lickona dalam bukunya Landasan Etika & Pendidikan: Moral Modeling, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari lingkungan moral. Sekolah dan masyarakat harus menjadi komunitas yang sarat nilai. Siswa meniru kebiasaan orang dewasa. Lingkungan moral yang baik akan membantu siswa memahami, mencintai, dan melakukan kebaikan.
Dalam perspektif pragmatik, daya pengaruh sebuah ujaran sangat bergantung pada status penuturnya. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin kuat pula pengaruh perilakunya terhadap standar moral masyarakat.

Dalam kitab Ta’limul Muta’allim karya Syekh Al-Zarnuji, pendidikan karakter merupakan proses internalisasi nilai-nilai adab dan akhlak ke dalam jiwa pelajar. Syekh Al-Zarnuji menegaskan bahwa kesuksesan intelektual tidak ada artinya jika kosong dari nilai keimanan, ketakwaan, dan kesantunan perilaku.

Secara sosiolinguistik, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen pembentuk budaya sebagaimana dijelaskan dalam Hipotesis Sapir-Whorf. Ketika pemimpin negara menggunakan diksi yang merendahkan, hal tersebut berpotensi menciptakan legitimasi sosial terhadap perilaku serupa.

Jika merujuk pada teori Albert Bandura, figur otoritas berfungsi sebagai model perilaku utama. Oleh karena itu, ketidaksantunan dalam pidato bukan sekadar persoalan selera bahasa, melainkan ancaman terhadap efektivitas pendidikan karakter yang sedang kami perjuangkan di ruang kelas.

Di era digital, menuntut presiden ataupun pejabat lainnya untuk bertutur layaknya akademisi linguistik mungkin tidak sepenuhnya realistis. Bisa jadi hal tersebut hanya menjadi sekadar imbauan yang sifatnya sunnah, atau bahkan dianggap mubah, tergantung kesadaran masing-masing.

Harapan kami sederhana, yakni terciptanya standar etika di mana kritik politik dapat direspons dengan argumentasi yang cerdas tanpa perlu merendahkan lawan bicara ataupun pihak yang mengkritik.

Dalam Al-Qur’an telah diberikan tuntunan yang menjadi landasan utama metode dakwah dan komunikasi dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125:
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik.”

Pada akhirnya, semua harus menyadari bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen pembentuk budaya. Karena budaya merupakan fondasi karakter, dan karakter adalah penentu kualitas sebuah bangsa, maka sudah sepatutnya para pemimpin memberikan teladan dalam bertutur yang selaras dengan nilai-nilai kesantunan yang diajarkan di sekolah.

Dahulu dikenal adagium, “Guru itu wajib digugu lan ditiru” (didengarkan dan diteladani). Kini maknanya menjadi lebih luas. Tidak hanya guru yang menjadi teladan, tetapi juga para pemegang otoritas tertinggi negara. Merujuk teori Albert Bandura, mereka merupakan model perilaku utama bagi masyarakat, termasuk bagi para siswa di sekolah.

Karena itu, jika berharap budaya Indonesia semakin baik, para pemilik otoritas tinggi juga harus mampu menjadi teladan perilaku yang baik. Antara bahasa dan tindakan harus selaras dan seirama, bukan justru saling bertentangan.
Di era digital, batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur. Oleh sebab itu, para pejabat publik hendaknya selalu menyadari posisi dan tanggung jawabnya. Mereka perlu berhati-hati dalam bertutur serta memahami kapan harus berbicara secara formal dan kapan dapat berbicara lebih santai.

Secara teori, semua ini mungkin mudah untuk dituliskan. Namun, dalam praktiknya, mewujudkan keteladanan berbahasa memang memerlukan kesungguhan dari semua pihak.