Marwan Jafar Desak OJK Berantas Investasi Bodong Berkedok Syariah

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 18:06 8 Redaksi

    Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak lebih tegas terhadap maraknya investasi bodong berkedok syariah yang menyasar jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim, hingga kalangan pensiunan.

    “Modusnya licik. Menggunakan label syariah, membawa-bawa nama ustaz, menjanjikan bebas riba dan keuntungan pasti 10-20 persen per bulan. Padahal, itu modus skema Ponzi alias gali lubang tutup lubang, dengan cara uang jamaah diputar, bukan benar-benar diinvestasikan. Ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak citra ekonomi syariah yang kita bangun selama bertahun-tahun,” tandas Marwan.

    Menurut Marwan, data OJK menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang Januari-September 2026, OJK menerima 35.438 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Sebanyak 31.571 di antaranya merupakan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    Sejak 2017 hingga kuartal III 2025, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp142,22 triliun. Sementara itu, Satgas PASTI telah menutup 15.495 entitas keuangan ilegal, termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.

    Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah platform Dana Syariah Indonesia (DSI), yang telah mengantongi izin OJK sejak Februari 2021, tetapi diduga merugikan 11.151 pemberi dana dengan total kerugian mencapai Rp2,47 triliun.

    Mayoritas korbannya disebut berasal dari kalangan pensiunan. Platform tersebut juga telah menarik lebih dari 174.000 pengguna dengan menawarkan pembiayaan properti berbasis syariah.

    “Para korban DSI sudah melapor sejak November 2025 dan CEO-nya sudah ditahan pihak Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, sampai hari ini uang rakyat belum kembali. OJK jangan hanya bisa menutup aplikasinya, tetapi juga harus memastikan uang masyarakat bisa dikembalikan,” tegas Marwan, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

    Marwan menilai program baru OJK bernama PELITA Syariah (Program Edukasi Literasi dan Tadabbur Al-Qur’an) yang diluncurkan pada 2 November 2026 merupakan langkah positif. Namun, menurutnya, program tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan investasi ilegal berkedok syariah.

    Dalam konteks tersebut, Marwan mendorong tiga solusi konkret.

    Pertama, mewajibkan audit syariah dan audit aliran dana oleh DSN-MUI dan PPATK terhadap seluruh platform pinjaman dan investasi yang menggunakan label syariah.

    Kedua, mempercepat pengembalian aset para korban dengan menyita aset DSI dan mengembalikannya kepada 11.151 lender atau masyarakat pemberi dana.

    Ketiga, segera membentuk Satgas Syariah Ilegal di tingkat pesantren dan desa dengan melibatkan tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan untuk menyosialisasikan pentingnya memilih pinjaman dan investasi yang memenuhi prinsip legal dan logis.

    “Ingat, penggunaan label syariah itu amanah, bukan alat untuk menipu umat,” pungkas Marwan Jafar.


    Pers Nasional
    LAINNYA
    Pers Nasional