Camellia Panduwinata: Kepentingan Ekonomi Jangan Mengalahkan Keselamatan Generasi Penerus Bangsa

Harianterbit.id Jakarta — Keputusan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa yang menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang haram dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, kini menjadi sorotan penting bagi seluruh elemen masyarakat.

Camellia Panduwinata Lubis, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) sekaligus Ketua Perempuan Jagatara, menyambut baik langkah tersebut. Baginya, fatwa ini bukan sekadar pernyataan keagamaan, melainkan titik awal yang kuat untuk memperkuat perlindungan kolektif, khususnya bagi anak‑anak dan generasi muda Indonesia.

Baca Juga

6 hari  lalu

LPI Gelar Aksi Seribu Lilin di 10 Provinsi, Desak Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

14 Redaksi

Camellia menegaskan, persoalan vape tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan gaya hidup atau pilihan konsumsi pribadi. Di balik popularitasnya, tersembunyi risiko kerusakan kesehatan, ketergantungan nikotin, kerentanan anak, serta potensi penyalahgunaan yang harus menjadi kepedulian semua pihak.

“Saya mendukung langkah MUI. Perlindungan terhadap generasi muda harus menjadi prioritas. Jangan sampai vape dianggap sebagai gaya hidup modern yang biasa, padahal ada risiko kesehatan dan ketergantungan yang perlu diwaspadai,” ujar Camellia.

Pengawasan Ketat, Termasuk Penjualan kepada Anak di Bawah Umur

Baca Juga

6 hari  lalu

LPI Gelar Aksi Seribu Lilin di 10 Provinsi, Desak Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

14 Redaksi

Fatwa ini baru akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Camellia mendorong pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan distribusi, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahaya penjualan vape kepada anak di bawah umur, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital dan lingkungan sekitar sekolah.

“Jangan sampai anak‑anak kita menjadi target pasar industri yang justru berpotensi membahayakan masa depan mereka. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus mengambil peran bersama,” tegasnya.

Koordinasi Lintas Lembaga Harus Berjalan Secara Konsisten

Camellia berharap pemerintah mengkaji dan menindaklanjuti rekomendasi MUI secara terkoordinasi, melibatkan BPOM, Kementerian Kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga‑lembaga terkait. Kebijakan publik perlu dijalankan secara konsisten, adil, dan disertai sosialisasi yang memadai kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

“Ini bukan semata‑mata soal melarang sebuah produk. Ini tentang bagaimana negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. Kepentingan ekonomi jangan sampai mengalahkan keselamatan generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Peran Strategis Perempuan dan Ibu di Tengah Keluarga

Sebagai Ketua Perempuan Jagatara, Camellia menekankan bahwa perempuan dan ibu memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun kesadaran keluarga terhadap bahaya zat adiktif, termasuk nikotin. Gerakan edukasi tidak boleh berhenti di level kampanye publik, melainkan harus menyentuh rumah tangga, komunitas, organisasi perempuan, dan lembaga pendidikan.

“Generasi muda harus kita lindungi, bukan kita biarkan menghadapi risiko yang sebenarnya bisa dicegah. Masa depan bangsa dimulai dari kesehatan generasinya,” tutup Camellia.