Harianterbit.id | Maybrat – Wakil Ketua I DPRK Maybrat, Yubelina Saflesa, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Maybrat pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Sauf, Distrik Ayamaru Timur Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak eksekutif melalui mekanisme sidang dewan. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat dibahas dan disetujui bersama untuk kemudian direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Distrik Ayamaru Timur Selatan, tokoh gereja, tokoh adat, pemuda, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan antusiasme dan harapan besar warga terhadap peran DPRK sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRK Maybrat menyampaikan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Masyarakat Dapil III menyampaikan delapan poin aspirasi utama. Pertama, sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Warga menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang menyekolahkan anak-anak mereka di luar Kabupaten Maybrat. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya jumlah peserta didik di sekolah-sekolah lokal, bahkan berpotensi menyebabkan penutupan sekolah.
Kedua, sektor kesehatan. Masyarakat mengeluhkan belum tersedianya dokter spesialis, khususnya dokter spesialis penyakit dalam, baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di Maybrat. Kondisi ini dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani.
Ketiga, terkait distrik pemekaran yang hingga kini belum diaktifkan kembali. Padahal, bangunan kantor distrik telah berdiri, namun proses administrasi dan penomoran dari Kementerian Dalam Negeri belum juga terealisasi.
Keempat, masyarakat mempertanyakan penyaluran bantuan sosial (bansos). Warga mengaku terdapat nama-nama yang terdaftar dan memenuhi syarat, namun tidak menerima bantuan. Mereka meminta kejelasan apakah kendala terjadi di tingkat kampung, distrik, atau kabupaten.
Kelima, warga menyoroti realisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Mereka berharap anggaran Otsus dapat lebih difokuskan pada sektor ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua.

Keenam, pembangunan infrastruktur seperti air bersih, jalan, serta perumahan layak huni juga menjadi perhatian utama. Selain itu, pemangkasan Dana Desa oleh pemerintah pusat dinilai berdampak pada terhambatnya pembangunan di kampung-kampung.
Ketujuh, masyarakat menilai penyaluran bantuan pendidikan belum tepat sasaran. Mereka menyebutkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan, sementara anak-anak pejabat dan ASN yang dinilai mampu malah menerima bantuan tersebut.
Kedelapan, warga meminta perhatian terhadap honor bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dan pemuda yang selama ini berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas sosial di daerah.
Melalui reses ini, masyarakat berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan secara serius oleh Wakil Ketua I DPRK Maybrat dan dijawab oleh pihak eksekutif. Mereka menginginkan adanya perubahan nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat di Dapil III Kabupaten Maybrat. (Abdullah)