Kejagung Tetapkan Samin Tan Tersangka Kasus Tambang Ilegal

Harianterbit.id | Jakarta – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKP). Kasus ini terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam periode 2016 hingga 2025.

Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/3/2026) dini hari.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Proses Hukum Jalan di Tempat, Korban Minta Bantuan Anggota Komisi III DPR RI

50 Redaksi

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan saksi serta penggeledahan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah.

“Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu ST (Samin Tan),” ujar Syarief.

Ia menjelaskan, Samin Tan sebagai beneficial owner PT AKP tetap menjalankan aktivitas pertambangan meskipun izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan tersebut telah dicabut sejak 2017. Aktivitas penambangan dan penjualan batu bara diduga terus berlangsung secara ilegal hingga tahun 2025.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba Senilai Rp18,7 Miliar

38 Redaksi

Selain itu, PT AKP bersama pihak afiliasinya diduga menggunakan perizinan yang tidak sah serta bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan pengawasan. Tindakan ini berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Kerugian negara saat ini masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Atas perbuatannya, Samin Tan dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Ia juga telah ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Ia menyebut, sebelumnya pihak satgas telah memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola kawasan hutan secara tidak sah.

Menurutnya, langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan serta memastikan kepastian hukum dan kedaulatan negara tetap terjaga.