Soleman Ponto: Pemilihan Panglima TNI Ditentukan Kepercayaan dan Chemistry dengan Presiden

Harianterbit.id Jakarta — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013, Laksda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto, menilai faktor kepercayaan dan kedekatan atau chemistry dengan Presiden menjadi salah satu pertimbangan paling menentukan dalam pemilihan Panglima TNI. Menurutnya, para kepala staf angkatan pada dasarnya telah memiliki kapasitas dan profesionalisme yang memadai untuk menduduki jabatan tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Soleman Ponto ketika menanggapi dinamika bursa calon Panglima TNI dan menguatnya sejumlah nama dari tiga matra. Menurutnya, sulit membandingkan kualitas kepala staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara hanya berdasarkan latar belakang matra masing-masing.

Baca Juga

1 hari  lalu

Richard S. Karno: Mundur Teratur Jalan Kesatria Akhiri Polemik Ijazah Gibran

8 Redaksi

“Ketiga kepala staf darat, laut, udara itu sudah orang-orang terbaik di angkatannya. Sudah profesional di matranya. Kita tidak bisa menyatakan darat lebih hebat dari udara, udara lebih hebat dari laut,” ujar Soleman Ponto.

Atas dasar itu, menurut Ponto, faktor pembeda dalam penentuan Panglima TNI justru berada pada tingkat kepercayaan Presiden terhadap kandidat yang tersedia. Panglima TNI merupakan jabatan strategis yang bekerja sangat dekat dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI.

“Yang akan membedakan adalah kedekatan,” katanya. Dalam konteks tersebut, kedekatan yang dimaksud berkaitan dengan chemistry, tingkat pengenalan, kepercayaan, dan kenyamanan Presiden dalam bekerja dengan calon Panglima TNI.

Baca Juga

10 jam  lalu

Perkuat Wawasan Kebangsaan, PPBN RI Gelar Audiensi dengan Unhan

13 Redaksi

Rotasi Matra Tidak Memiliki Pola yang Konsisten

Soleman Ponto juga menyoroti prinsip pergiliran Panglima TNI di antara ketiga matra. Menurutnya, perjalanan kepemimpinan TNI menunjukkan bahwa rotasi antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU tidak selalu berlangsung dalam pola yang konsisten.

“Rotasi ini tidak ada pola. Karena tidak ada pola, maka di situ saya menyimpulkan, pola yang pasti adalah kedekatan. Chemistry-nya, mana yang paling dekat,” ujarnya.

Ia membandingkan ketentuan saat ini dengan pengaturan pada masa sebelumnya yang dinilainya lebih tegas dalam mengatur mekanisme pergiliran antarmatra. Sementara dalam ketentuan yang berlaku kemudian, pergiliran tersebut tidak menentukan secara kaku urutan matra yang harus memperoleh giliran berikutnya.

Karena itu, menurutnya, latar belakang matra tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi Panglima TNI.

Ponto juga mengingatkan agar bursa Panglima TNI tidak berkembang menjadi kompetisi yang justru menciptakan persaingan tidak sehat di antara para kepala staf angkatan.

“Jangan dipolitisir sehingga satu lebih baik dari yang lain, karena nanti akan terjadi persaingan yang tidak sehat di antara ketiganya,” tegasnya.

Menurut Ponto, masing-masing kepala staf memiliki kompetensi yang telah ditempa melalui perjalanan karier panjang dalam lingkungan matranya. Oleh sebab itu, Presiden memiliki ruang untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat dalam membantunya menjalankan kebijakan pertahanan negara.

Pergantian Panglima TNI Merupakan Kewenangan Presiden

Terkait spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat, Soleman Ponto mengingatkan bahwa keputusan tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada Presiden.

Selama batas usia pensiun Panglima TNI masih memungkinkan, menurutnya, pergantian tidak serta-merta harus dilakukan dalam waktu dekat. Sebaliknya, Presiden dapat melakukan pergantian ketika menilai diperlukan figur baru untuk memimpin TNI.

“Itu sangat tergantung Presiden. Kalau Presiden belum berpikir mengganti, sepanjang umur pensiunnya masih memungkinkan, ya bisa ditunggu sampai kapan Presiden maunya mengganti,” jelasnya.

Karena itu, menguatnya nama tertentu dalam bursa calon Panglima TNI belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pergantian akan segera berlangsung, terlebih apabila belum terdapat proses resmi terkait pergantian tersebut.

Pertahanan Negara Harus Dibangun Secara Proporsional

Dalam wawancara tersebut, Soleman Ponto turut menyoroti tantangan yang akan dihadapi Panglima TNI berikutnya. Ia menilai pembangunan kekuatan pertahanan tidak seharusnya hanya memprioritaskan salah satu matra.

Menurutnya, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU memiliki fungsi masing-masing dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Ancaman militer dapat muncul melalui wilayah darat, laut maupun udara sehingga pembangunan kemampuan ketiga matra harus dilaksanakan secara proporsional.

“Kalau ancaman militer, ancaman militer dari mana? Ancaman militer bisa datang dari laut, datang dari udara, bisa datang dari darat. Ketiga-tiganya probabilitasnya sama,” jelasnya.

Ponto menekankan bahwa orientasi utama Panglima TNI bukan semata-mata memperkuat matra tempat dirinya berasal, melainkan memastikan kesiapan pertahanan negara secara menyeluruh.

“Jadi tidak bisa kita bilang kita perkuat udara dulu, kita perkuat darat dulu. Tidak bisa begitu. Itu harus proporsional,” tegasnya.

Lebih jauh, ia memandang pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari spektrum ancaman yang lebih luas. Tantangan terhadap negara dapat berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun ancaman militer. Karena itu, Panglima TNI berikutnya dituntut mampu melihat pertahanan nasional secara komprehensif, bukan melalui kepentingan satu matra semata.

Pandangan Soleman Ponto tersebut menegaskan bahwa pemilihan Panglima TNI pada akhirnya tidak cukup dibaca melalui perspektif pergiliran matra. Dengan kapasitas profesional para kepala staf yang relatif sama-sama telah teruji, faktor kepercayaan, chemistry, dan kemampuan membangun hubungan kerja strategis dengan Presiden menjadi variabel penting dalam menentukan figur yang dipercaya memimpin TNI.

Di sisi lain, siapa pun yang nantinya mendapat kepercayaan tersebut menghadapi tugas yang sama: memastikan kekuatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dibangun secara proporsional untuk menghadapi perkembangan ancaman terhadap pertahanan negara.

Dyt