Kanwil Kemenkum Jakarta Raih Predikat Informatif
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 23 Des 2025
Foto/Dok; Kanwil Kemenkum Jakarta
Harianterbit.id Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta meraih Predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 96,7 pada ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev). Ajang E-Monev tersebut diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jakarta. Khususnya, terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan informasi publik yang profesional dan inklusif,” kata Kepala Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta, Romi Yudianto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan komitmen nyata dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas.
Ia menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan komitmen nyata dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas.
“Capaian ini merupakan apresiasi atas konsistensi Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta yang diberikan Komisi Informasi Jakarta. Khususnya, dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan dan akuntabel,” tegas Romi.
Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menyampaikan ada 189 badan publik berhasil mempertahankan predikat keterbukaan informasi terbaik. Ia menjelaskan E-Monev menjadi instrumen penting untuk memastikan badan publik menjalankan kewajiban pelayanan informasi secara optimal.
Kami berharap jumlah peserta dapat terus meningkat hingga mencapai 1.000 badan publik. E-Monev merupakan instrumen penting untuk memastikan badan publik menjalankan kewajiban pelayanan informasi secara optimal dan berkelanjutan,” tutur Harry Ara Hutabarat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya Anugerah KIP untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi melalui e-Monev.
“Sebagai pusat perekonomian nasional, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan utama bagi Jakarta. Meritokrasi harus benar-benar dijalankan, dan dengan pelantikan pejabat yang baru, tidak ada lagi alasan keterlambatan pelayanan publik,” ujar Pramono Anung.
- Penulis: Redaksi
