Komisi I DPRD Lebak Angkat Bicara Terkait OTT di BPN Lebak
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 21 Nov 2021
HARIANTERBIT.ID, LEBAK – Ketua Komisi I DPRD Lebak H. Enden Mahyudin angkat bicara terkait OTT sejumlah oknum pegawai ATR BPN Lebak oleh Ditreskrimsus Polda Banten, Jumat 12 November 2021 lalu.
Menurutnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak dinilai kurang sosialisasi dan pengawasan ketat terhadap kinerja pegawainya.
“Kepala BPN Lebak tentu harus bertanggung jawab atas kasus pungli itu. Seorang pemimpin seharusnya mengetahui kinerja bawahannya dan melakukan sosialisasi serta pengawasan ketat bagaimana mereka bekerja dibawah,”kata Ketua Komisi I DPRD Lebak H. Enden Mahyudin pada awak media. Minggu, (21/11/2021).
Politisi Partai PDIP ini meminta kasus tersebut di usut hingga tuntas. Apakah adanya pungutan yang diduga melebihi ketentuan ini direncanakan atau tidak, dan siapa saja yang terlibat.
“Mereka kan sudah digajih oleh negara. Adanya OTT soal indikasi pungutan yang melebihi ketentuan ini menandakan bahwa BPN terkesan kekurangan biaya. Lantas uang negara yang untuk menggaji pegawai BPN bagaimana. Ini dzolim kepada masyarakat dan negara tentunya dirugikan,” tegasnya.
Lanjut H. Enden, pihak meminta BPN Lebak segera di evaluasi menyeluruh. Hal itu, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN Lebak.
“OTT ini jelas berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Untuk itu, kami minta agar BPN Lebak di evaluasi menyeluruh” tegasnya.
Masih kata H. Enden, pihaknya menyampaikan apresiasinya terhadap Polda Banten yang telah mengungkap oknum- oknum di BPN Lebak. Ia juga mengaku percaya Polda Banten akan mengupas tuntas kasus ini.
“Kami tentu apresiasi Polda Banten yang telah berhasil OTT oknum pegawai BPN Lebak itu. Sehingga itu akan menjadi contoh kepada yang lain agar tidak berbuat yang melawan hukum. Kami juga percaya Polda Banten akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas,” tandasnya.
- Penulis: Redaksi
