Dodi Irawan Dukung Pemda Lebak Perkuat Kebijakan Partisipasi Pendidikan

Harianterbit.id Banten – Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lebak masih berada di bawah capaian Provinsi Banten. Kondisi tersebut menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, mengatakan bahwa capaian RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Di antaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kendala geografis, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

PKM: Penyusunan dan Penetapan Kawasan Manfaat Waduk Karian

159 Redaksi

“Masalah putus sekolah masih terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Ini berdampak langsung terhadap angka RLS dan mutu sumber daya manusia daerah,” kata Doddy, Sabtu (20/12/2025).

Ia mengatakan, meskipun berdasarkan data Dindik menunjukkan bahwa RLS Kabupaten Lebak dalam periode 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mengejar rata-rata provinsi.

“Sementara itu, capaian HLS juga belum merata di seluruh kecamatan,” kata mantan Kepala Bapenda Lebak ini.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Aktivis Dorong Program MBG, Strategi Investasi untuk Masa Depan Anak Bangsa

188 Redaksi

Untuk mempercepat peningkatan RLS, kata dia pemerintah daerah menyiapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya melalui penguatan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta perluasan layanan pendidikan nonformal bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal.

“Selain itu, program Kejar Paket A, B, dan C terus dioptimalkan sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang sempat terhenti sekolahnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pemkab Lebak juga mendorong peningkatan partisipasi sekolah melalui berbagai kebijakan pendukung, seperti bantuan pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta kerja sama lintas sektor dengan pemerintah desa dan lembaga sosial.

“Penyelesaian persoalan RLS tidak dapat dilakukan hanya melalui jalur pendidikan formal. Tapi, juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak dan pendekatan sosial agar akses pendidikan benar-benar merata,” pungkasnya.